PERAN LEMBAGA PENGELOLA KONSERVASI DESA DALAM PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG DI DESA KAPIROE, KECAMATAN PALOLO

Afriyanti Parere – L13121017. Peran Lembaga Pengelola Konservasi Desa
Dalam Pengelolaan Hutan Lindung Di Desa Kapiroe, di Bimbing Oleh Bapak
Golar dan Bapak Abdul Rahman.
Hutan lindung di Desa Kapiroe, Kecamatan Palolo, merupakan salah satu
kawasan konservasi yang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan
ekosistem di wilayah tersebut. Hutan ini tidak hanya berfungsi sebagai penyedia
oksigen dan penyerap karbon dioksida, tetapi juga sebagai habitat berbagai jenis
flora dan fauna endemik yang keberadaannya semakin terancam akibat deforestasi
dan aktivitas manusia. Dengan vegetasi yang lebat serta tanah yang subur, hutan
lindung ini juga menjadi sumber mata air bagi masyarakat sekitar, memastikan
ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari serta pertanian. Penelitian ini
bertjuan untuk mengetahui Peran Lembaga Pengelola Konservasi Desa Dalam
Pengelolaan Hutan Lindung Di Desa Kapiroe Kec.Palolo.
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret 2025, bertempat di Desa Kapiroe
Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah. Metode
pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara secara
tersruktur, dengan mempersiapkan instrumen pedoman pertanyaan penelitian
terkait Peran Lembaga Pengelola Konservasi Desa Dalam Pengelolaan Hutan
Lindung, sehingga jumlah responden yang di wawancara keseluruhan sebanyak 31
orang yang berpedoman pada Suharsimi Arikunto. Dengan analisis data
menggunakan metode deskriptif dengan skala 1-2-3 (modifikasi skala likert).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Lembaga Pengelola Konservasi
Desa (LPKD) dalam pengelolaan hutan lindung di Desa Kapiroe Kecamatan Palolo
berada pada kategori sedang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek kelola
kelembagaan berada pada kategori sedang dengan nilai rata-rata 67,2, menurut
konsep peran LPKD dalam pengelolaan hutan lindung, kelembagaan yang efektif
ditunjukkan oleh adanya sistem administrasi yang tertib, kaderisasi yang berkelanjutan,
serta pembagian tugas yang jelas dalam organisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
aspek kelola kawasan berada pada kategori sedang dengan nilai rata-rata 72, kondisi ini
menunjukkan bahwa fungsi pengelolaan kawasan telah berjalan, namun belum sepenuhnya
optimal. Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan lapangan, sebagian anggota masih
memiliki tingkat pemahaman yang berbeda-beda terhadap kegiatan pengelolaan kawasan,
sehingga partisipasi dalam kegiatan rehabilitasi, pengawasan, dan perlindungan kawasan
belum merata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek kelola usaha berbasis potensi
hutan lindung diperoleh nilai rata rata 69,4 dengan kategori sedang. Menurut teori peran
LPKD, pengembangan usaha berbasis potensi hutan tidak hanya berfokus pada
pemanfaatan sumber daya hutan, tetapi juga mencakup pendampingan usaha, penguatan
kapasitas masyarakat, serta pengembangan akses pasar