PERAN DAN TANGGUNG JAWAB BPBD PROVINSI SULAWESI TENGAH TERHADAP FUNGSI LAHAN SETELAH PENETAPAN ZONA MERAH PASCA BENCANA GEMPA PADA TAHUN 2018

ABSTRAK
Nurjihan Dewitasari Lesnusa (D10122425). Peran Dan Tanggung Jawab Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Terhadap Fungsi
Lahan Setelah Penetapan Zona Merah Pasca Bencana Gempa Pada Tahun
2018. Pembimbing 1: Syamsuddin Baco dan pembimbing 2 : Abdullah Iskandar
Bencana gempa bumi, tsunami, dan likuefaksi yang terjadi di Sulawesi Tengah pada
tahun 2018 menyebabkan kerusakan dan menetapkan sejumlah wilayah sebagai
zona merah yang tidak aman untuk permukiman dan pembangunan. Namun,
sebagian masyarakat masih memanfaatkan kawasan tersebut karena keterbatasan
tempat tinggal dan faktor sosial ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
peran dan tanggung jawab BPBD Provinsi Sulawesi Tengah dalam mengawasi
pembangunan dan pemukiman di kawasan zona merah pascabencana gempa bumi,
tsunami, dan likuefaksi tahun 2018, serta mengetahui konsekuensi hukum atas
pelanggaran pemanfaatan kawasan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode
penelitian hukum empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan
data lapangan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPBD Provinsi Sulawesi
Tengah berperan sebagai koordinator dalam penerapan Zonasi Rawan Bencana
(ZRB), pengendalian pembangunan, pengawasan pemanfaatan ruang, dan fasilitasi
relokasi masyarakat ke Hunian Tetap (Huntap). Pengawasan dilakukan melalui
upaya preventif, koordinasi teknis, dan tindakan administratifterhadap pelanggaran
zonasi. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa penolakan
relokasi. Pelanggaran terhadap larangan pemanfaatan kawasan zona merah dapat
dikenai sanksi administratif, pidana, dan perdata berdasarkan ketentuan penataan
ruang. Efektivitas penegakan hukum bergantung pada pelaksanaan audit tata ruang,
koordinasi antar instansi, dan ketegasan pemerintah dalam menerapkan aturan.
Kata kunci: BPBD, Pascabencana, Penataan Ruang, Pemanfaatan Lahan, Zona
Merah