PEMENUHAN HAK TERSANGKA ATAS PENDAMPINGAN HUKUM PADA TAHAP PENYIDIKAN DI POLDA SULAWESI TENGAH

ABSTRAK
Lisa Anggraini D10122309, Pemenuhan hak Tersangka atas Pendampingan
Hukum pada Tahap Penyidikan di Polda Sulawesi Tengah, Pembimbing I:
Kamal Pembimbing II: Titie Yustisia Lestari.
Pemenuhan hak tersangka atas pendampingan hukum merupakan bagian penting
dalam menjamin perlindungan hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemenuhan hak tersangka atas
pendampingan hukum pada tahap penyidikan serta akibat hukum apabila hak
tersebut tidak terpenuhi di Polda Sulawesi Tengah. Hak tersebut diatur dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai bagian dari prinsip due
process of law. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris dengan
pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan penyidik,
tersangka, serta penasihat hukum, dan dilengkapi dengan studi kepustakaan. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa secara prosedural pemenuhan hak tersangka telah
dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, ditandai dengan pemberian informasi
mengenai hak-hak tersangka serta penyediaan pendampingan hukum. Namun,
secara substantif pelaksanaannya belum optimal, yang terlihat dari keterbatasan
pemahaman tersangka terhadap hak-haknya, perbedaan kualitas pendampingan
hukum, serta potensi ketidaksesuaian keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan
(BAP). Selain itu, tidak terpenuhinya hak pendampingan hukum dapat
menimbulkan akibat hukum berupa pelanggaran hak asasi tersangka, berpengaruh
terhadap keabsahan keterangan dalam BAP, dapat menjadi dasar pengajuan
praperadilan, serta mempengaruhi penilaian hakim dalam persidangan. Kondisi
tersebut juga menimbulkan pertanggungjawaban hukum dan etik bagi penyidik
maupun penasihat hukum apabila tidak menjalankan kewajibannya secara
profesional. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan profesionalitas aparat penegak
hukum serta penguatan pengawasan dalam proses penyidikan agar pemenuhan hak
tersangka tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga menjamin perlindungan
hukum secara substantif dan mewujudkan sistem peradilan yang adil.
Kata Kunci: Akibat Hukum, Hak Tersangka, Pendampingan Hukum,
Penyidikan, Profesionalitas Aparat Penegak Hukum.