AKUNTABILITAS DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN DI DESA POSONA ATAS KECAMATAN KASIMBAR KABUPATEN PARIGI MOUTONG

Nur Faiza, B40122090. Judul Skripsi: “Akuntabilitas Dalam Tata Kelola
Pemerintahan Di Desa Posona Atas Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi
Moutong”. Penelitian ini dipandu langsung oleh Bapak Dr. Nurhannis,M.Si
Pembimbing I serta Bapak Angga Pradana, S.IP .M.A, Pembimbing II.
Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menjelaskan bagaimana prinsip
akuntabilitas diterapkan dalam tata kelola Desa Posona Atas, Kecamatan Kasimbar,
Kabupaten Parigi Moutong. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan
pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi,
dan dokumentasi, sedangkan analisis data mencakup reduksi data, penyajian data,
dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menggunakan teori akuntabilitas Ellwood
(1993), yang mencakup akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses,
akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan.Hasil penelitian menunjukkan
bahwa penerapan prinsip akuntabilitas dalam tata kelola Desa Posona Atas telah
berjalan cukup baik namun belum sepenuhnya optimal. Akuntabilitas kejujuran dan
hukum tercermin melalui transparansi informasi kepada masyarakat, meskipun
penyampaian informasi tersebut belum merata. Akuntabilitas proses terlihat pada
layanan administrasi berbasis digital yang memfasilitasi kebutuhan masyarakat,
namun masih terdapat tantangan terkait kelengkapan data dan kedisiplinan
perangkat desa. Akuntabilitas program diimplementasikan melalui Musyawarah
Desa yang mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan kemampuan anggaran,
namun tidak semua usulan dapat direalisasikan. Sementara itu, akuntabilitas
kebijakan diterapkan melalui proses pengambilan keputusan yang melibatkan
masyarakat, meskipun hasil dari keputusan tersebut masih memerlukan
perbaikan.Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa prinsip
akuntabilitas dalam tata kelola Desa Posona Atas telah diterapkan melalui
penyelenggaraan pemerintahan dan penyediaan layanan publik namun, perbaikan
masih diperlukan terkait pemerataan informasi, kualitas layanan, pelaksanaan
program, dan eksekusi kebijakan bagi masyarakat.
Kata kunci: Akuntabilitas kejujuran dan Hukum, Akuntabilitas Proses, Akuntabilitas
Program, Akuntabilitas Kebijakan.