Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Korban Kosmetik Ilegal

Pasar kosmetik global tumbuh pesat berkat inovasi produk, kesadaran perawatan diri, perluasan ke negara berkembang, serta akses mudah melalui e-commerce. Namun sebagian pelaku usaha mengutamakan keuntungan dengan mengabaikan dampak negatif, seperti memasarkan produk ilegal atau kosmetik berbahaya meskipun regulasi sudah ada. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap korban peredaran kosmetik ilegal dan bagaimana pertanggung jawaban pelaku usaha berdasarkan Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2021/PT PAL dalam kasus kosmetik ilegal. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang, konseptual dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa perlindungan hukum terhadap korban peredaran kosmetik ilegal didasarkan pada norma hukum melalui kewajiban izin edar BPOM serta penegasan hak-hak konsumen atas keselamatan dan informasi yang benar. Dan konsumen berhak menuntut ganti rugi kepada pelaku usaha, baik melalui pengadilan maupun BPSK. Permasalahan peredaran kosmetik ilegal di Indonesia merupakan persoalan yang bersifat kompleks. Kompleksitas permasalahan ini disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, di antaranya adalah lemahnya sanksi hukum yang belum menimbulkan efek jera bagi pelaku usaha, keterbatasan jumlah dan kapasitas sumber daya pengawas, ketidakterhubungan data dan informasi antarinstansi yang mengakibatkan pengawasan tidak berjalan secara terpadu, lemahnya pengawasan di pintu masuk negara seperti bandara dan pelabuhan, kurangnya pengawasan terhadap pasar digital atau platform ecommerce, belum optimalnya pelibatan masyarakat dalam fungsi pengawasan, serta masih terbatasnya kerja sama internasional dalam menangani peredaran kosmetik lintas negara.