PENYELESAIAN PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI TENGAH

MUHAMMAD FAJRI FABIAN (2026) PENYELESAIAN PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI TENGAH. Sarjana thesis, Universitas Tadulako.

Full text not available from this repository.

Abstract

Muhammad Fajri Fabian, D10122220, Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu
Lintas Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia Di Wilayah Hukum
Polda Sulawesi Tengah, Pembimbing I Ridwan Tahir dan Pembimbing II
Kartini Malarangan
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan hukum pidana di Indonesia
terkait penyelesaian kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia di
wilayah hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah, serta menganalisis
pertanggungjawaban pidana berdasarkan hukum positif di Indonesia. Penelitian ini
menggunakan metode yuridis empiris dengan pengumpulan data melalui
wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal
dunia dilakukan melalui dua mekanisme, yaitu peradilan pidana formal (criminal
justice system) dan keadilan restoratif (restorative justice). Sebagai tindak pidana
karena kelalaian yang tergolong delik biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 310
ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan, perkara pada prinsipnya diselesaikan melalui proses peradilan. Namun
demikian, penyelesaian juga dapat ditempuh melalui mekanisme Restorative
Justice berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8
Tahun 2021 dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020
melalui mediasi, kesepakatan ganti rugi, serta penghentian penyidikan atas
permohonan ahli waris korban yang berujung pada penerbitan Surat Perintah
Penghentian Penyidikan (SP3). Adapun faktor-faktor yang menghambat
penyelesaian perkara meliputi kurang kooperatifnya pelaku, korban, maupun saksi,
keterbatasan jumlah personel penyidik, keterbatasan sarana dan prasarana
pendukung, serta keterlambatan penerbitan Visum et Repertum (VER) yang
menghambat penyelesaian berkas perkara.
Kata Kunci : Kecelakaan Lalu Lintas, Pertanggungjawaban pidana,
Restorative Justice

Item Type: Thesis (Sarjana)
Subjects: Tadulako University - Divisions > Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Ilmu Hukum
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Library of Congress Subject Areas > Ilmu Hukum
Date Deposited: 21 Oct 2026 01:55
Last Modified: 21 Oct 2026 01:55
URI: https://repository.untad.ac.id/id/eprint/158827
Baca Full Text: Baca Sekarang

Actions (login required)

View Item
View Item