PERAN DAN TANGGUNG JAWAB OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)TERHADAP NASABAH PRIORITAS YANG MENGALAMI PAILIT

Amelia Sharah, D 1O1 22 540, Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terhadap
Nasabah Prioritas Yang Mengalami Pailit, dibawah bimbingan Bapak Suarlan
Datupalinge, SH, M.Hum, dan Ibu Ratu Ratna Korompot, SH, M.Hum.
Latar belakang penelitian ini didasarkan pada perkembangan sektor jasa keuangan
yang semakin kompleks, khususnya dalam hubungan hukum antara bank dan
nasabah prioritas yang memiliki karakteristik khusus serta nilai transaksi yang
besar. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan hukum yang lebih kompleks ketika
nasabah prioritas mengalami kepailitan, sehingga diperlukan pengawasan yang
efektif serta perlindungan hukum yang optimal dari OJK sebagai lembaga
pengawas sektor jasa keuangan. Penelitian ini membahas mengenai peran dan
tanggung jawab Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap nasabah prioritas yang
mengalami kepailitan dalam sistem perbankan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan
untuk menganalisis peran dan tanggung jawab OJK berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan, serta mengkaji mekanisme penanganan kepailitan
nasabah prioritas dalam sistem perbankan. Metode penelitian yang digunakan
adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan
konseptual, yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa OJK memiliki peran sebagai pengatur, pengawas
dan pelindung nasabah melalui penerapan prinsip kehati-hatian, pengawasan
berbasis risiko, serta pemberian sanksi administratif. Adapun mekanisme
penanganan kepailitan dilakukan melalui identifikasi dini, restrukturisasi kredit,
serta koordinasi dengan Pengadilan Niaga dan Lembaga Penjamin Simpanan.
Namun, dalam praktiknya masih terdapat kendala berupa belum optimalnya
koordinasi antar lembaga serta belum adanya standar prosedur yang seragam.
Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa peran OJK telah berjalan, namun masih
perlu ditingkatkan melalui penguatan koordinasi antar lembaga dan pembentukan
regulasi yang lebih spesifik guna menjamin perlindungan hukum bagi nasabah
prioritas secara optimal.
Kata Kunci : Kepailitan, Nasabah Prioritas, dan Otoritas Jasa Keuangan