PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI MALEALI KECAMATAN SAUSU KABUPATEN PARIGI MAOUTONG

Elfa Dwi Andini, B40122004, dengan judul penelitian “Penerapan Prinsip Good Governance dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Maleali Kecamatan Sausu Kabupaten Parigi Moutong”, di bawah bimbingan Bapak M. Nur Alamsyah selaku Pembimbing I dan Ibu Fitri Sholihin selaku Pembimbing II. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan prinsip good governance dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Maleali Kecamatan Sausu Kabupaten Parigi Moutong. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dan dokumentasi. Analisis penelitian menggunakan prinsip good governance menurut Sedarmayanti (2012), yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip good governance dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Maleali telah dilaksanakan, namun belum sepenuhnya optimal. Pada aspek akuntabilitas, pemerintah desa telah melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban Dana Desa, tetapi masih terdapat kelemahan dalam pengawasan yang berkaitan dengan dugaan penyimpangan Dana Desa tahun 2021–2022. Pada aspek transparansi, pemerintah desa telah menyampaikan informasi melalui musyawarah desa dan melibatkan BPD, tetapi informasi mengenai penggunaan dan realisasi Dana Desa atau rincian anggaran belum sepenuhnya diketahui oleh seluruh masyarakat. Sementara itu, pada aspek partisipasi masyarakat, masyarakat telah diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi dan terlibat dalam musyawarah, namun keterlibatan dalam pengawasan dan evaluasi masih perlu ditingkatkan. Dengan demikian, penerapan prinsip good governance dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Maleali perlu diperkuat melalui peningkatan akuntabilitas, transparansi, pengawasan, dan partisipasi masyarakat. Kata Kunci: Good Governance, Dana Desa, Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat, Supermasi Hukum.