TINJAUAN YURIDIS PEMBUKTIAN NEGATIFDALAM PELESAIAN SENGKETA PENCEMARAN LINGKUNGAN MELALUI PENGADILAN DAN LUAR PENGADILAN

ABSTRAK
I MADE ARY ARNAYA,D 101 21 553, Tinjauan Yuridis Pembuktian Negatif
dalam Penyelesaian Sengketa Pencemaran Lingkungan melalui Pengadilan
dan Luar Pengadilan, Pembimbing I: Dr. Ahmad Aswar Rowa, SH., MH
Pembimbing II: Dr. Insarullah, SH., MH
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum
mengenai sistem pembuktian dalam penyelesaian sengketa pencemaran lingkungan
serta penerapan pembuktian dalam penyelesaian sengketa melalui pengadilan dan
di luar pengadilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif
dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan
pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber bahan hukum yang
digunakan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan
hukum tersier yang berkaitan dengan hukum lingkungan dan sistem pembuktian
dalam penyelesaian sengketa pencemaran lingkungan. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa secara normatif hukum lingkungan di Indonesia telah
menyediakan landasan hukum dalam pengaturan sistem pembuktian sengketa
lingkungan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan karakteristik khusus dalam
penyelesaian sengketa lingkungan melalui penerapan prinsip tanggung jawab
mutlak (strict liability) dan pembalikan beban pembuktian. Penerapan prinsip
tersebut dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat yang
menghadapi kesulitan dalam membuktikan pencemaran lingkungan yang bersifat
teknis dan ilmiah, sekaligus memastikan pelaku usaha bertanggung jawab terhadap
risiko lingkungan yang timbul dari kegiatan usahanya. Sementara itu, mekanisme
penyelesaian sengketa di luar pengadilan, seperti mediasi, negosiasi, dan konsiliasi,
belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip pembuktian dalam hukum
lingkungan. Mekanisme nonlitigasi masih cenderung menggunakan paradigma
pembuktian perdata konvensional yang menempatkan beban pembuktian pada
masyarakat sebagai pihak yang dirugikan. Kondisi tersebut menyebabkan
masyarakat mengalami kesulitan dalam membuktikan adanya pencemaran
lingkungan karena keterbatasan akses terhadap data teknis, alat bukti ilmiah, serta
keterangan ahli. Oleh karena itu, diperlukan penerapan sistem pembuktian yang
lebih memberikan perlindungan kepada masyarakat dan mampu mengakomodasi
karakteristik khusus sengketa pencemaran lingkungan, baik melalui jalur
pengadilan maupun di luar pengadilan.
Kata Kunci: Pembuktian, Sengketa Pencemaran Lingkungan, Strict Liability,
Pembalikan Beban Pembuktian, Penyelesaian Sengketa