PENERAPAN SANKSI GIVU TERHADAP PEMBATALAN PEMINANGAN DALAM PERKAWINAN ADAT KAILI

ABSTRAK
Randi Abrianto R. Karnain. D10122687. Penerapan Sanksi Givu Terhadap
Pembatalan Peminangan Dalam Perkawinan Adat Kaili. Pembimbing I: Nurul
Miqat, Pembimbing II: Mohammad. Saleh.
Pembatalan peminangan dalam masyarakat adat Kaili tidak hanya mengakhiri
rencana perkawinan, tetapi dapat menimbulkan konsekuensi sosial dan adat,
termasuk penerapan sanksi givu terhadap pihak yang dianggap melanggar
kesepakatan peminangan. Penelitian ini mengkaji penerapan sanksi givu akibat
pembatalan peminangan serta penyelesaiannya apabila pihak yang dikenai sanksi
tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran. Penelitian bertujuan untuk
mengetahui dan menganalisis penerapan sanksi givu serta mekanisme
penyelesaiannya dalam perkawinan adat Kaili. Penelitian ini menggunakan
metode hukum empiris yang dilaksanakan di Kelurahan Kampal, Kecamatan
Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, dengan data primer dan sekunder yang
diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi atau kepustakaan,
kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa penerapan givu dilakukan melalui musyawarah adat dengan
mempertimbangkan tahapan peminangan, alasan pembatalan, pemberian yang
telah diserahkan, pihak yang membatalkan, dan dampak sosial yang ditimbulkan.
Apabila pihak perempuan membatalkan, pemberian dikembalikan dua kali lipat
disertai satu ekor sapi, sedangkan apabila pihak laki-laki membatalkan, pemberian
tetap pada pihak perempuan disertai penyerahan satu ekor sapi. Bagi pihak yang
tidak mampu memenuhi givu, penyelesaian dilakukan melalui musyawarah
berdasarkan kemampuan ekonomi dan itikad baik, seperti pemberian waktu,
pembayaran bertahap, atau bentuk pemulihan yang disepakati. Penyelesaian givu
perlu diarahkan secara berkeadilan, proporsional, dan tetap menghormati
kebebasan menentukan keberlanjutan perkawinan serta nilai tanggung jawab
dalam hukum adat Kaili.
Kata Kunci: Hukum Adat Kaili; Pembatalan Peminangan; Perkawinan Adat;
Sanksi Givu; Musyawarah Adat.