IMPELEMENTASI KEBIJAKAN ANALISIS JABATAN DAN BEBAN KERJA PADA BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

NURAINI ARSHY ERLAND. STAMBUK : B 102 23 02, Tesis ini mendeskripsikan hasil penelitian tentang Impelementasi Kebijakan Analisis Jabatan Dan Beban Kerja Pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. (dibimbing oleh Prof. Dr. DASWATI, M.Si dan Dr. ASRIFAI, S.IP., M.Si).
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Impelementasi Kebijakan Analisis Jabatan Dan Beban Kerja Pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori Edward III (2005:126) yang terdiri dari kriteria Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode observasi, dokumentasi, dan wawancara. penetuan dan jumlah informan pada penelitian ini menggunakan tekhnik purposive sampling yaitu para pihak yang dipandang mengetahui secara mendalam berbagai hal menyangkut masalah penelitian yang berjumlah 5 (lima) orang. Sedangkan teknik analisis data meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/Verifikasi.
Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) belum berjalan secara optimal. Hal ini tercermin dari terjadinya kelebihan formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) pada tahun 2023, yang disebabkan oleh kesalahan teknis dalam aplikasi serta lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses perencanaan kebutuhan pegawai. Akibatnya, jumlah formasi yang diusulkan melebihi kebutuhan aktual, sementara kebijakan yang berlaku membatasi mobilitas P3K antar unit kerja, sehingga berdampak pada distribusi sumber daya manusia yang tidak proporsional dan kurang efektif. Selain itu, ditemukan pula permasalahan dalam aspek struktur birokrasi, khususnya terkait pelimpahan tugas penyusunan Anjab dan ABK. Sebelum tahun 2022, pelaksanaan tugas tersebut yang seharusnya menjadi kewenangan unit kerja Tata Usaha, justru dilaksanakan oleh tim teknis yang tidak sepenuhnya memiliki otoritas dan kapasitas administratif dalam pengelolaan kepegawaian. Kondisi ini menyebabkan proses penyusunan Anjab dan ABK tidak dapat dilaksanakan secara sistematis dan efisien sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, implementasi kebijakan ini perlu diperkuat melalui penataan ulang mekanisme kerja, pelibatan unit kerja yang berwenang, serta peningkatan koordinasi lintas unit guna mendukung akurasi perencanaan dan efektivitas distribusi pegawai di lingkungan pemerintah daerah.

Kata Kunci : Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, Struktur Birokrasi