ANALISIS KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA PERDAMAIAN YANG DIBUAT OLEH NOTARIS DALAM PERKARA PERDATA

Michael Jouland Kristanto, D10121685, ANALISIS KEKUATAN
PEMBUKTIAN AKTA PERDAMAIAN YANG DIBUAT OLEH NOTARIS
DALAM PERKARA PERDATA, Pembimbing I: Dr. Ahmad Aswar Rowa,
S.H., M.H. Pembimbing II: Saharuddin Djohas, S.H., M.H.
Perdamaian yang telah dibuat oleh para pihak yang bersengketa, di hadapan Notaris
dengan suatu akta notariil, diharapkan dapat mengakhiri perselisihan, memberikan
suatu kepastian hukum diantara mereka yang berselisih. Akta perdamaian itu pun
diharapkan memberikan kepastian hukum dan keadilan diantara mereka. Akta
Notaris, mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat yang terdapat
pada akta autentik, merupakan perpaduan dari beberapa kekuatan yang terdapat
padanya. Apabila salah satu kekuatan itu cacat mengakibat kan akta autentik tidak
mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig) dan mengikat
(bindende). Akta perdamaian notariil memiliki kekuatan hukum yang tetap, dan
kekuatan eksekutorial dengan adanya penetapan yang dikeluarkan oleh Ketua
Pengadilan Negeri berisi perintah eksekusi agar akta perdamaian dapat
dilaksanakan. Permasalahan dalam tulisan ini adalah 1. Bagaimana kekuatan
pembuktian akta Notaris dalam penyelesaian sengketa perdata, 2. Bagaimana
tanggung jawab Notaris terhadap pembuatan akta perdamaian. Jenis penelitian yang
digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normative yang bersifat
deskriptif analisis. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta
perdamaian yang dibuat di hadapan Notaris yang mempunyai kekuatan hukum
seperti putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan Notaris
berwenang dalam membuat akta autentik. Akta perdamaian yang dibuat di hadapan
Notaris memiliki kedudukan hukum yang sah terhadap putusan pengadilan dan
sebagai alat bukti lengkap. Akta perdamaian Notaris memiliki kekuatan
eksekutorial dengan adanya penetapan yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan
Negeri berisi eksekusi agar akta perdamaian dapat dilaksanakan serta jaminan
kepastian hukum dalam penyelesaian sengketanya yang tertuang dalam akta
perdamaian, Kemudian tanggung jawab Notaris sebagai pejabat umum memiliki
peran yang penting dalam proses perdamaian di luar pengadilan dengan tanggung
jawab terhadap substansi dan isi akta perdamaian yang dibuatnya.
Kata Kunci: Akta Perdamaian Kekuatan Pembuktian di Pengadilan