Kampanye Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Di Perguruan Tinggi (Antara Netralitas Dan Otonomi Perguruan Tinggi)

Penelitian Kampanye pemilihan umum di lingkungan kampus menyisakan dilema yuridis antara penegakan netralitas dan perlindungan otonomi perguruan tinggi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi hukum normatif yang bertujuan untuk menganalisis sinkronisasi regulasi kampanye dengan aturan otonomi kampus, serta mengkaji implikasi penegakan netralitas terhadap kedaulatan institusi ilmiah. Masalah difokuskan pada sinkronisasi antar-regulasi dan implikasi penegakannya terhadap otonomi perguruan tinggi. Hasil pembahasan menunjukkan terjadinya dilema sinkronisasi horizontal antara UU Pemilu dan UU Pendidikan Tinggi. Ketegangan ini dimitigasi secara konstitusional oleh Putusan MK Nomor 69/PUU-XXII/2024 sebagai norma antara (intermediary norm) yang memperkuat kedaulatan kampus melalui izin Rektor. Namun, pada tataran sekunder terjadi disinkronisasi vertikal: PKPU membebani restriksi administratif yang rumit. Dari aspek sistem hukum, implementasi netralitas belum efektif akibat tumpang tindih kewenangan (overlapping competence) antara Bawaslu, BKN, dan Rektorat, serta penggunaan sanksi pidana secara represif. Dampak destruktifnya merusak budaya hukum civitas akademika melalui efek gentar (chilling effect) dan sensor mandiri (self-censorship). Kesimpulannya, rekonstruksi yurisdiksi yang ideal dicapai melalui interpretasi sistematis fungsional: regulasi pemilu nasional mengikat aspek subjek dan sanksi, sementara internal kampus berdaulat penuh atas wilayah spasial dan metode mimbar akademik. Penegakan netralitas yang kaku dan subordinatif saat ini telah mengorbankan hak otonom kampus, menjebak dosen ASN dalam dilema kepatuhan Tri Dharma, serta mereduksi fungsi kampus sebagai laboratorium demokrasi.