KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELINDUNGAN DAN PELESTARIAN UBI BANGGAI SEBAGAI PANGAN ENDEMIK DAERAH BANGGAI KEPULAUAN

ABSTRAK

Sulasmi Sondongi, D10122051, Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pelindungan dan Pelestarian Ubi Banggai Sebagai Pangan Endemik Daerah Banggai Kepulauan, Pembimbing I: Leli Tibaka, S.H., M.H, Pembimbing II: Muhammad Ridwan, S.H., M.H.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dalam pelindungan dan pelestarian Ubi Banggai sebagai pangan endemik daerah serta sistem dan mekanisme pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang di analisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif serta wawancara sebagai data pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan memiliki kewenangan dalam pelindungan dan pelestarian Ubi Banggai berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 2 Tahun 2025. Namun, pelaksanaan kewenangan tersebut belum optimal karena belum terdapat pengaturan khusus dan komprehensif mengenai pelindungan dan pelestarian Ubi Banggai. Ketiga desa lokasi penelitian juga belum memiliki Peraturan Desa yang secara khusus mengatur Ubi Banggai. Penerapan otonomi daerah dalam pelestarian Ubi Banggai masih menghadapi keterbatasan pendanaan karena belum adanya dukungan dana pendamping dari APBD Kabupaten. Perlindungan terhadap petani juga belum optimal, terutama dalam menjaga kestabilan harga jual Ubi Banggai. Sistem pelindungan yang meliputi regulasi, kelembagaan, dan pendanaan serta mekanisme inventarisasi, konservasi, budi daya, pemanfaatan, pengembangan, dan pengawasan telah berjalan, tetapi belum terintegrasi secara menyeluruh. Kondisi tersebut menyebabkan kontribusi Ubi Banggai terhadap ketahanan pangan daerah belum maksimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, kelembagaan, pendanaan, koordinasi, serta mekanisme pelindungan dan pelestarian yang terintegrasi untuk menjamin keberlanjutan Ubi Banggai sebagai pangan endemik daerah.

Kata Kunci: Kewenangan Pemda; Pangan Endemik; Ubi Banggai