TINJAUAN HUKUM TENTANG HAMBATAN PELAKSANAAN MEDIASI DI LUAR PENGADILAN TERHADAP PELANGGARAN HAK KONSUMEN OLEH PELAKU USAHA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai
pelaksanaan mediasi di luar pengadilan dalam penyelesaian sengketa konsumen di
Indonesia serta mengkaji hambatan-hambatan yang dihadapi dalam
pelaksanaannya terhadap pelanggaran hak konsumen oleh pelaku usaha.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan
pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus.
Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dan
alternatif penyelesaian sengketa, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal
ilmiah, dan literatur hukum lainnya. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan
melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan mediasi di luar pengadilan
dalam penyelesaian sengketa konsumen telah memiliki landasan hukum yang
kuat, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan
Alternatif Penyelesaian Sengketa. Mediasi menjadi salah satu alternatif
penyelesaian sengketa yang mengedepankan musyawarah dan mufakat untuk
mencapai penyelesaian yang menguntungkan kedua belah pihak (win-win
solution).
Namun demikian, pelaksanaan mediasi masih menghadapi berbagai
hambatan, antara lain faktor substansi hukum, faktor struktur hukum, faktor
budaya hukum, faktor pelaku usaha, dan faktor konsumen. Hambatan tersebut
meliputi lemahnya kepastian pelaksanaan hasil kesepakatan mediasi, keterbatasan
sumber daya dan fasilitas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK),
rendahnya kesadaran hukum masyarakat mengenai hak-hak konsumen, serta
kurangnya itikad baik pelaku usaha dalam melaksanakan hasil mediasi. Kondisi
tersebut menyebabkan perlindungan hukum terhadap konsumen belum
sepenuhnya berjalan secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan
regulasi, peningkatan kapasitas BPSK, serta edukasi hukum kepada masyarakat
guna meningkatkan efektivitas mediasi sebagai sarana penyelesaian sengketa
konsumen di luar pengadilan.
Kata Kunci: Mediasi, Perlindungan Konsumen, Sengketa Konsumen, Pelaku
Usaha, BPSK.