PENGAWASAN LURAH DALAM MENINGKATKAN DISIPLIN KERJA PEGAWAI DI KELURAHAN LOLU UTARA, KECAMATAN PALU TIMUR

Rizky Putra Pratama, Nomor Stambuk B 401 22 113, Judul: “Pengawasan Lurah dalam Meningkatkan Disiplin Kerja Pegawai di Kelurahan Lolu Utara Kecamatan Palu Timur” dibawah bimbingan Bapak Mafuzat sebagai Pembimbing 1 dan Bapak Angga Pradana pembimbing II Penelitian ini mengkaji pengawasan yang dilakukan oleh Lurah dalam upaya meningkatkan disiplin kerja pegawai di Kelurahan Lolu Utara, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada permasalahan nyata yang ditemukan di lapangan, antara lain kurangnya inisiatif pegawai dalam memberikan pelayanan, keterlambatan kehadiran, serta absensi yang tidak terkontrol dengan baik meskipun telah tersedia sistem presensi digital berbasis geolokasi dan pengenalan wajah (face recognition) melalui Aplikasi Hadirku yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Palu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Analisis dilakukan melalui tiga dimensi pemikiran Michel Foucault, yaitu Panoptisisme, Kekuasaan Disipliner (Disciplinary Power), dan Pemerintahanlitas (Governmentality). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan Lurah di Kelurahan Lolu Utara belum berjalan secara efektif. Pertama, mekanisme Panoptisisme yang diterapkan melalui sistem presensi ganda gagal menciptakan internalisasi tatapan pengawas pada diri pegawai, sehingga hanya menghasilkan kepatuhan yang bersifat teatrikal dan semu. Kedua, kekuasaan disipliner mengalami kelumpuhan pada instrumen sanksi normalisasi akibat gaya kepemimpinan yang paternalistik, di mana penegakan sanksi direduksi menjadi sekadar teguran lisan tanpa konsekuensi struktural yang tegas. Ketiga, terdapat kontradiksi dalam dimensi governmentality, yakni benturan antara rasionalitas teknokratis modern yang diusung pemerintah daerah dengan mentalitas kekeluargaan lokal yang dihidupi aparatur kelurahan, sehingga pengawasan bergeser fungsi dari instrumen penegakan disiplin menjadi instrumen manajemen konflik emosional. Kondisi ini berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik yang diterima masyarakat, berupa ketidakpastian waktu layanan, minimnya proaktivitas pegawai, serta rendahnya responsivitas dalam penyampaian informasi. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan sistem inspeksi mendadak, penerapan sanksi non-finansial yang terukur, serta internalisasi nilai-nilai pelayanan publik secara transformatif kepada seluruh aparatur kelurahan. Kata Kunci: Pengawasan Lurah, Panoptisisme, Disciplinary Power, Govermentality