PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN DANA DESA (Studi Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Palu)

ABSTRAK
LESTARI, D10122349, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyalahgun
an Dana Desa (Studi Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Palu).
Pembimbing I: Kamal Pembimbing II: Hj. Kartini Malarangan
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku
penyalahgunaan dana desa serta dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan
putusan terhadap terdakwa dalam Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Palu.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan
perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui
studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta
literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdakwa dapat
dimintai pertanggungjawaban pidana karena memenuhi seluruh syarat
pertanggungjawaban pidana, yakni adanya perbuatan pidana, kemampuan
bertanggung jawab, kesalahan dalam bentuk kesengajaan, serta tidak terdapat
alasan pembenar maupun pemaaf. Dakwaan Subsidair berdasarkan Pasal 3 UU
Tipikor terbukti secara sah dan meyakinkan karena terdakwa menyalahgunakan
kedudukannya sebagai istri Kepala Desa sehingga mengakibatkan kerugian
keuangan negara yang nyata. Adapun hakim dalam menjatuhkan putusan
berpedoman pada analisis unsur delik, PERMA Nomor 1 Tahun 2020, serta
pertimbangan hal memberatkan dan meringankan, sehingga terdakwa dijatuhi
pidana penjara 3 tahun, denda Rp200.000.000,00, dan uang pengganti sebesar
Rp.319.082.830,50.
Kata Kunci : Dana Desa, Korupsi, Pertanggungjawaban Pidana, Putusan
Pengadilan, Penyalahgunaan Wewenang