PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ATAS PENGABAIAN HAK NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN

ABSTRAK Jingga, D10122590, Pertanggungjawaban Hukum Atas Pengabaian Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian, Pembimbing I:Dr. Hj. Nurhayati Sutan Nakoe, S.Ag., M.H., Pembimbing II: H. Ashar Ridwan, Lc., M.A. Pengabaian nafkah anak pasca perceraian masih sering terjadi meskipun kewajiban orang tua terhadap anak telah diatur dalam hukum Indonesia. Perceraian hanya mengakhiri hubungan suami istri, tetapi tidak menghapus tanggung jawab orang tua terhadap anak. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum ayah terhadap pengabaian kewajiban nafkah anak pasca perceraian dan bagaimana upaya perlindungan hukum atas hak nafkah anak yang terabaikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban hukum ayah terhadap pengabaian kewajiban nafkah anak pasca perceraian serta upaya perlindungan hak nafkah anak yang terabaikan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban hukum ayah terhadap pengabaian nafkah anak pasca perceraian tetap melekat setelah putusnya hubungan perkawinan dan diwujudkan melalui pemenuhan nafkah secara layak, teratur, dan berkelanjutan sesuai kebutuhan anak dan kemampuan ayah. Pengabaian kewajiban tersebut menimbulkan konsekuensi berupa pemenuhan nafkah yang tertunggak serta pelaksanaan kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam putusan pengadilan. Upaya perlindungan hukum atas hak nafkah anak dilakukan melalui penetapan kewajiban nafkah, pengajuan tuntutan oleh ibu atau pihak yang secara nyata mengasuh anak, pelaksanaan atau eksekusi putusan, serta penggunaan instrumen jaminan terhadap harta pihak yang berkewajiban sesuai ketentuan hukum. Kata Kunci: Pertanggungjawaban Hukum, Nafkah Anak, Perceraian, Perlindungan Anak.