KEDUDUKAN CAMAT SEBAGAI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH

ABSTRAK

Penyelenggaraan pemerintahan daerah pada wilayah kecamatan mengalami
perubahan status yang awalnya kecamatan adalah wilayah administratif yang
memposisikan Camat sebagai kepala wilayah sekarang menjadi wilayah kerja
Camat sebagai perangkat daerah kabupaten/kota dalam hal pelayanan publik.
Metode penelitan menggunakan metode penulisan yuridis normatif dengan
menggunakan metode analisis secara preskriptif analisis. Kedudukan dan peran
Camat perlu dikembalikan posisinya sebagai kepala wilayah yang melaksanakan
kewenangan atributif, juga melaksanakan kewenangan delegatif, diperlukan
pendekatan perilaku atau manajemen pemerintahan yang mampu meningkatkan
perannya terkait sistem dan struktur organisasi, pemberdayaan sumber daya
manusia kecamatan dan mengoptimalkan fungsi pelayanan kepada masyarakat,
peran dan fungsi camat perlu diarahkan kepada kewenangan atributif tanpa
mengsampingkan kewenangan dari kepala daerah. Dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah, Kecamatan tidak lagi merupakan satuan wilayah kekuasaan
pemerintahan, melainkan sebagai satuan wilayah kerja atau pelayanan.
Implementasi kebijakan otonomi daerah telah mendorong terjadinya perubahan,
baik secara struktural, fungsional maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan
pemerintahan daerah. Salah satu perubahan yang sangat esensial yaitu menyangkut
kedudukan, tugas pokok dan fungsi kecamatan yang sebelumnya merupakan
perangkat wilayah dalam kerangka asas dekonsentrasi, berubah statusnya menjadi
perangkat daerah dalam kerangka asas desentralisasi. Sebagai perangkat daerah,
camat dalam menjalankan tugasnya mendapat pelimpahan kewenangan dari dan
bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota.

Kata Kunci: Camat, Perangkat Daerah, Otonomi Daerah