TINJAUAN YURIDIS TENTANG ASAS ITIKAD BAIK DALAM KONTRAK KERJA KONSTRUKSI

ABSTRAK
TINJAUAN YURIDIS TENTANG ASAS ITIKAD BAIK DALAM KONTRAK
KERJA KONSTRUKSI
Pembimbing : H. Muh. Rusli Ayyub, SH., MH
Ketidakpastian hukum dalam kontrak yang perselisihannya bermuara pada
keberadaan itikad baik dalam kontrak, akan semakin kompleks bila terjadi pada
kontrak kerja konstruksi antara pemerintah dengan masyarakat. Undang Undang
tentang Jasa Konstruksi telah mengatur bahwa pengguna jasa dan penyedia jasa harus
membuat suatu kontrak kerja konstruksi untuk menjamin terpenuhinya hak dan
kewajiban para pihak yang secara adil dan seimbang serta dilandasi dengan itikad
baik dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. Meskipun demikian Undang
Undang tentang Jasa Konstruksi belum menentukan standar itikad baik dalam kontrak
kerja konstruksi. Itikad baik sebagai norma terbuka (open norm), yakni suatu norma
yang isinya tidak dapat ditetapkan secara abstrak, tetapi ditetapkan melalui
kongkretisasi kasus demi kasus dengan memperhatikan kondisi yang ada. Dari
pemahaman asas itikad baik tersebut, hakim diberi wewenang untuk mengawasi
pelaksanaan kontrak, jangan sampai pelaksanaan itu melanggar kepatutan dan
keadilan.
Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dengan menggambarkan,
menjelaskan, dan menganalisa peraturan perundangan terkait kontrak kerja konstruksi
dan putusan pengadilan untuk mencari jawab atas tolok ukur itikad baik dalam
penyusunan dan pelaksanaan kontrak kerja konstruksi. Pendekatan penelitian ini
adalah yuridis normative menggunakan bahan hukum primer yaitu peraturan
perundangan dan putusan pengadilan terkait dengan kontrak kerja konstruksi. Bahan
hukum primer kemudian dengan menggunakan metode deduktif dengan harapan
untuk memperoleh jawaban atas permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini.
Berdasarkan hasil penelitian dalam penulisan ini, maka Penulis
merekomendasikan agar dilakukan pengaturan Undang Undang tentang Hukum
Kontrak yang menegaskan itikad baik dalam tahapan pra kontrak sehingga janji-janji
pra kontrak diakui dan mempunyai akibat hukum. Disamping itu perlu dirumuskan
keadaan yang dapat mengakibatkan kontrak tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan
isi dan tujuan kontrak di luar teori keadaan memaksa (force majeur) sehingga
dimungkinkan adanya renegosiasi persyaratan kontrak agar kontrak dapat
dilaksanakan dengan itikad baik.
Kata Kunci : itikad baik, kontrak kerja konstruksi