"EKSISTENSI KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN BAKU MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN"

Tujuan penulisan ini untuk memahami dan mengetahui penerapan Eksistensi
Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku Menurut Perspektif Hukum
Perlindungan Konsumen serta mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap
konsumen dalam hal penggunaan perjanjian baku yang menggunakan klausula
eksonerasi yang dilakukan oleh pelaku usaha. Metode penelitian menggunakan
metode Yuridis Normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan
kasus, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparasi. Penulisan Tesis ini
memperoleh hasil bahwa pelaksanaan perjanjain baku yang memuat klausula
eksonerasi tersebut masih sering terjadi dalam masyarakat. pasal 18 ayat (1) bagian
a,d,f, dan h menjadi bagian yang paling sering dilanggar dan dilakukan oleh pelaku
usaha, Tindakan ini membuat pihak konsumen berada pada posisi yang sangat lemah
dan paling tidak diuntungkan. Dalam praktiknya, kasus perjanjian yang
menggunakan klausula eksonerasi adalah batal demi hukum, namun faktanya
beberapa hakim dalam beberapa perkara melihat beberapa kasus klausula eksonerasi
sebagai kasus wanprestasi alasannya karena kesepakatan tersebut telah ada lebih
dahulu dan tanpa paksaan. Hal ini justru menimbulkan ketidakpastian hukum dalam
masyarakat. Dalam penanganan yang seharusnya pelaku usaha wajib bertanggung
jawab (Fault Liability) sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen,
Prinsip tanggungjawab berdasarkan kesalahan digunakan untuk menjerat pelaku
usaha yang dalam pelayanannya menyebabkan kecacatan produk, dimana dalam
UUPK dikenal pula prinsip penting yaitu tanggung jawab produk (product liability).
Sistem tanggung jawab yang dipergunakan dalam UUPK menggunakan system based
on fault dengan beban pembuktian terbalik untuk semua barang, Di Indonesia, proses
penyelesaian ganti ruginya, dapat dilakukan melalui pengadilan atau di luar
pengadilan. Di luar pengadilan dilakukan oleh Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen (BPSK).Segala bentuk tanggung jawab pelaku usaha yang telah diatur
dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 28 juga termasuk di dalamnya
pertanggungjawaban terhadap perjanjian baku sepihak yang menggunakan klausula
eksonerasi. Namun, sepanjang pelaku usaha mampu membuktikan bahwa dirinya
tidak bersalah maka bebas dari tuntutan.

Kata Kunci : Perjanjian Baku, Klausula Eksonerasi, Perlindungan Konsumen