(LEGAL ANALYSIS OF PROSECUTOR'S ROLE E IN PROSECUTING CORRUPTION)

ABSTRAK
Novita, D 102 20 054, Analisis Hukum Peran Kejaksaan Dalam Penuntutan Tindak Pidana
Korupsi, supervised by Jubair dan Syachdin.
Rumusan masalah Bagaimanakah efektivitas peran Kejaksaan dalam penuntutan tindak
pidana korupsi dan hambatan peran kejaksaan dalam penuntutan tindak pidana korupsi
menggunakan metode penelitian normatif.
Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa Efektivitas peran Kejaksaan dalam
penuntutan tindak pidana korupsi belum optimal tampak dari putusan hakim yang pada
umumnya lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum, sementara putusan hakim yang
lebih rendah dan yang lebih tinggi dari tuntutan jaksa penuntut sangat minim, dan hambatan
dalam peran kejaksaan dalam penuntutan tindak pidana korupsi meliputi hambatan yang
bersifat umum dan hambatan yang bersifat khusus. Hambatan yang bersifat umum meliputi
antara lain kemampuan analisis dan mengkonstruksi dakwaan, sedang yang bersifat khusus
meliputi antara lain jumlah perkara yang cukup tinggi, prapenuntutan yang cukup lama,
kesulitan menghadirkan saksi pada saat persidangan di pengadilan.
Disarankan dalam upaya untuk lebih mengefektifkan tuntutan pidana dalam tindak pidana
korupsi, maka sumber daya manusia yang ada atau dimiliki Kejaksaan harus memiliki
profesionalisme yang tinggi juga harus mempunyai integritas moral yang baik dan Perlunya
Jaksa yang menangani tindak pidana korupsi tidak diberi tugas lain atau perkara lain,
sehingga fokus pada perkara korupsi yang ditangani. Adapun kesulitan dalam penuntutan
tindak pidana korupsi diantaranya menghadirkan saksi didepan persidangan karena harus
menggunakan biaya sendiri dengan jarak yng jauh maka sejogyanya saksi perlu dibiayai
oleh negara atau menggunakan perangkat informasi dan elektronik melalui aplikasi zoom
cloud atau fasilitas lainnya yang relative pembiayaannya.
Kata Kunci: Kejaksaan, Penuntutan, Korupsi, Efektivitas