“PROYEK OPERASI NASIONAL AGRARIA (PRONA) GUNA MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM HAK ATAS TANAH DI ERA REFORMASI (STUDI DI KABUPATEN SIGI)”.

Tanah mempunyai arti penting dalam kehidupan suatu masyarakat, khususnya di
Indonesia. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) telah meletakkan kewajiban
kepada pemerintah untuk melaksanakan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia,
disamping bagi para pemegang hak untuk mendaftarkan hak atas tanah yang ada
padanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Salah satu program pemerintah
dalam membantu menyukseskan tertib administrasi pemerintahan yaitu melalui
program sertifikasi tanah melalui Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA).
Pelaksanaan PRONA membantu masyarakat golongan ekonomi lemah untuk dapat
mensertifikatkan tanahnya. Namun pada realisasinya, masih terdapat banyak
hambatan dalam pelaksanaan PRONA. Penelitian ini merupakan bentuk penelitian
yuridis empiris yang menganalisis tentang pelaksanaan PRONA di Kabupaten Sigi.
Melalui hasil analisis diketahui bahwa pelaksanaan PRONA di Kabupaten Sigi telah
dilaksanakan sesuai dengan prosedur tahapan yang berlaku. Pelaksanaan PRONA di
Kabupaten Sigi telah memenuhi asas-asas dalam pendaftaran tanah, meskipun masih
terdapat beberapa bagian yang belum dijalankan dengan baik, karena
pelaksanaannya juga bersifat sistematis dan terbukti dengan masih ditemukannya
beberapa hambatan yang muncul. Hambatan yang ditemukan dalam proses
pelaksanaan PRONA adalah lambatnya pengumpulan kelengkapan berkas
pendaftaran, padatnya pekerjaan bagi petugas pelaksana PRONA, terbatasnya
sumber daya manusia, permasalahan pada proses pengumpulan dan pengolahan
data fisik maupun data yuridis.
Kata kunci : Pendaftaran Tanah, Sertifikat Tanah, PRONA, Kabupaten Sigi.