AKUNTABILITAS FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU

ABSTRAK

Jurana Nomor Stambuk B 102 20 055, “Akuntabilitas Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasangkayu”. (dibawah bimbingan Bapak Abu Tjaija dan Ibu INTAM KURNIA.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis akuntabilitas fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap pelaksanaan APBD Kabupaten Pasangkayu dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan Untuk mengetahui hambatan dan solusi yang dihadapi oleh DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dalam pelaksanaan APBD Kabupaten Pasangkayu. Jenis penelitian yang di gunakan adalah penelitian kualitatif. Penentuan informan dilakukan dengan cara purposive. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data, dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi. Analisis data yang digunakan yaitu model analisis interaktif Miles dan Huberman,yaitu proses pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (verifikasi). Syahruddin Rasul, yang mana dalam menilai sebuah akuntabilitas terdapat lima dimensi akuntabilitas, yaitu (1) aspek akuntabilitas hukum dan kejujuran, (2) aspek akuntabilitas manajerial, (3) aspek akuntabilitas program, (4) aspek akuntabilitas kebijakan dan terakhir (5) aspek akuntabilitas financial. Hasil penelitian menunjukkan DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasannya memiliki beberapa kendala yaitu, tidak singkorkonisasinya hasil pelaksanaan rapat komisi ataupun anggaran dengan pelaksanaan dilapangan, hal tersebut menunjukkan adanya tidak singkronisasi antara pemerintah daerah dengan DPRD kabupaten Pasangkayu, kemudian kurangnya data pembanding yang dimiliki oleh DPRD sebagai bahan rapat dalam pembahasan rancangan peraturan daerah terkait APBD.

Kata Kunci: aspek akuntabilitas hukum dan kejujuran, aspek akuntabilitas manajerial, aspek akuntabilitas program, aspek akuntabilitas kebijakan dan terakhir, aspek akuntabilitas financial