AKUNTABILITAS FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG

ABSTRAK
Amelia Santrillah, Nomor Stambuk B102 22 044, dengan judul penelitian,
Akuntabilitas Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Parigi Moutong. Dibimbing
oleh Irwan Waris selaku pembimbing utama dan Intam Kurnia selaku
pembimbing pendamping.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana
akuntabilitas fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap
pelaksanaan APBD Kabupaten Parigi Moutong dalam mewujudkan pemerintahan
yang baik dan Untuk mengetahui hambatan dan solusi yang dihadapi oleh DPRD
dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dalam pelaksanaan APBD Kabupaten
Parigi Moutong. Jenis penelitian yang di gunakan adalah penelitian kualitatif.
Penentuan informan dilakukan dengan cara purposive.Jenis data yang digunakan
yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui
observasi, wawancara, dokumentasi. Analisis data yang digunakan yaitu model
analisis interaktif Miles dan Huberman dalam Hardinsyah (2015) yaitu proses
pengumpulan data, kondensasi data, display data, dan penarikan kesimpulan
(verifikasi). Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori yang
dikemukakan oleh Syahruddin Rasul (2002), yang mana dalam menilai sebuah
akuntabilitas terdapat lima dimensi akuntabilitas, yaitu aspek akuntabilitas hukum
dan kejujuran, aspek akuntabilitas manajerial, aspek akuntabilitas program, aspek
akuntabilitas kebijakan dan terakhir aspek akuntabilitas financial.
Hasil penelitian menunjukkan Akuntabilitas Fungsi Pengawasan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Parigi Moutong dalam melaksanakan fungsi
pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masih
belum maksimal. Dikarenakan memiliki beberapa kekurangan, yaitu kompetensi
sebagian besar DPRD yang harus ditingkatkan, inisiatif DPRD yang kurang
terkait penyiapan dokumen bahan tolak ukur dalam pelaksanaan kegiatan
pengawasan, komunikasi yang kurang maksimal antara DPRD dan TAPD
Pemerintah Daerah, dan kepentingan DPRD yang sering menjadi fokus utama
DPRD yang mengesampingkan kepentingan rakyat secara menyeluruh.
Kata Kunci: Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran, Akuntabilitas Manajerial,
Akuntabilitas Program, Akuntabilitas Kebijakan, Akuntabilitas
Financial.