ANALISA HUKUM TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN LISTRIK PT PLN (PERSERO) DI KECAMATAN BOLANO LAMBUNU

PT. PLN merupakan perusahaan listrik milik negara, sebagian besar kebutuhan
masyarakat sangat bergantung dari energi listrik. Hubungan konsumen listrik dengan
pihak PT. PLN adalah jual beli tenaga listrik yang diatur dalam Surat Perjanjian Jual
Beli Tenaga Listrik (SPJBTL). Dalam perjanjian tersebut pengguna listrik
mengikatkan dirinya untuk membayar rekening listrik dan berhak mendapatkan
tenaga listrik secara terus menerus dengan mutu dan keandalan yang baik. Namun
apabila diperhatikan dalam kenyataannya masih ada konsumen yang tidak menerima
tenaga listrik secara terus menerus dengan mutu dan keandalan yang baik. Tujuan
penelitian ini yaitu mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen
atas pemadaman tenaga listrik secara sepihak serta mengetahui bagaimana tanggung
jawab PT. PLN terhadap konsumen listrik. Penelitian ini menggunakan metode
penelitian hukum yuridis empiris. Hasil penelitian ini adalah bahwa PT. PLN kurang
maksimal dalam memberikan informasi terkait pemadaman listrik kepada konsumen
dan informasi pada awal pemasangan pemakaian listrik, tidak menjelaskan kepada
konsumen apabila di kemudian hari timbul permasalahan, ada langkah-langkah yang
dapat diambil oleh konsumen. PT. PLN bertangung jawab dan memeberikan ganti
rugi terhadap kerugian yang timbul akibat terjadinya pemadaman yang ada unsur
kesalahan dan kelalaian yang dilakukan oleh petugas PT. PLN dan apabila realisasi
TMP tenaga listrik melebihi 10% PT. PLN wajib memberikan potongan biaya
tagihan listrik berdasarkan TMP yang ditetapkan, untuk pelanggan pascabayar
dengan memberikan kompensasi berupa pengurangan tagihan listrik yang harus
dibayar di bulan berikutnya. Sementara untuk pelanggan prabayar pemberian
kompensasi diberikan pada saat pelanggan membeli token berikutnya.