Analisa Hukum Tentang Perlindungan Nasabah Pengguna Jasa ATM

Dariyani, D10119274, Analisa Hukum Tentang Perlindungan Nasabah
Pengguna Jasa ATM, Pembimbing I: Ibu Dr. Nurul Miqat SH., M.Kn,
Pembimbing II: Ibu Rahmia Rachman SH., M.Kn.
Automated Teller Machine (ATM) merupakan salah satu jasa yang diberikan bank
kepada nasabah. ATM digunakan untuk mempermudah transaksi dan merupakan
alat bantu perbankan seperti penarikan tunai, setor tunai, transfer, pembiayaan dan
pembelanjaan. Namun disisi lain ternyata ATM dapat menimbulkan masalah yang
merugikan bagi pengguna nya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah
bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah atas transaksi ATM yang
merugikan nasabah dan bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan nasabah
atas transaksi ATM yang merugikan nasabah. Metode penelitian yang digunakan
yaitu yuridis empiris, dengan mengkaji atau menganalisis data yang berupa data
primer dan sekunder. Hasil dari penelitian ini adalah perlindungan hukum
terhadap nasabah ada 2 (dua) perlindungan yakni perlindungan hukum preventif
dan represif, perlindungan hukum preventif secara umum berupa upaya
melindungi nasabah dengan menyediakan informasi baik secara tertulis dengan
jelas dan benar terhadap penggunaan ATM serta informasi atas timbulnya resiko
kerugian dalam penggunaan jasa perbankan, menjaga kerahasiaan data dan dana
simpanan nasabah serta memberikan kompensasi ganti rugi atas kerugian akibat
penggunaan layanan jasa yang disediakan oleh bank, dan Perlindungan hukum
represif yaitu berupa pengaduan kepada pihak Bank dalam rangka menjamin hakhak nasabah dengan cara menghubungi call center atau customer service untuk
menyelesaikan permasalahan terkait transaksi penggunaan ATM yang merugikan
nasabah. Sedangkan bagi nasabah pengguna ATM yang dirugikan dapat
melakukan upaya hukum yaitu yang pertama secara non litigasi dengan cara
musyawarah atau mediasi dengan melampirkan syarat-syarat yang telah
ditentukan, yang kedua apabila dalam waktu 30 hari kerja musyawarah tidak
tercapai maka nasabah dan pihak bank sepakat menggunakan jalur penyelesaian
secara litigasi yaitu pada Peradilan Umum yang dalam hal ini Pengadilan Agama.
Kata Kunci : ATM, Nasabah, Perlindungan Hukum