ANALISIS ATAS PENERAPAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN (PRESIDENTIAL THRESHOLD) DI INDONESIA

AWAL SYAHRU RAMADHAN, D10117119. ANALISIS ATAS
PENERAPAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN DAN
WAKIL PRESIDEN (PRESIDENTIAL THRESHOLD) DI INDONESIA.
Pembimbing I: Dr. Aminuddin Kasim, S.H., M.Hum., Pembimbing II:
Adiesty S. P. Syamsuddin, S.H., M.H.
Ketentuan mengenai ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden
(Presidential Threshold) dalam sistem pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di
Indonesia mulai efektif diberlakukan sejak pemilihan Presiden dan Wakil Presiden
tahun 2009. Calon Presiden dan Wakil Presiden dapat mencalonkan diri apabila
memperoleh dukungan suara partai politik atau gabungan partai politik minimal
20 persen kursi parlemen atau 25 persen suara sah nasional berdasarkan pemilu
legislatif sebelum dilakukan pemilihan presiden. Hal ini serupa dilaksanakan pada
pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014. Pada tahun 2017, muncul
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur
tentang regulasi pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara serentak sebagai
pelaksanaan amanat dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013
yang melaksanakan pelaksanaan pemilihan umum legislatif maupun Presiden dan
Wakil Presiden dilakukan secara serentak dan tetap mempertahankan kadar
ambang batas (Presidential Threshold) sebesar 20 persen dari kursi parlemen atau
25 persen dari suara sah nasional berdasarkan pemilihan umum legislatif. Adapun
permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah mengenai apa yang menjadi
urgensi penerapan ambang batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden
(Presidential Threshold) di Indonesia, dan bagaimana implikasi penerapan
ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (Presidential Threshold)
dalam Pemilihan Umum di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian
normatif dengan pendekatan studi kepustakaan yang bersumber pada buku, jurnal,
maupun undang-undang atau bahan hukum lainnya. Hasil analisis penelitian ini
adalah bahwa dasar pemberlakuan Presidential Threshold dan urgensi
Penerapannya dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Dengan
sistem pemilihan serentak tahun 2019 tidak dapat menerapkan Presidential
Threshold namun tetap dipaksakan untuk dapat diterapkan.
Kata kunci: Presidential Threshold, Pemilihan Umum.