ANALISIS HUKUM LARANGAN PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU PADA KONTRAK PEGADAIAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999

ABSTRAK
Jusmika. D10118769, Analisis Hukum Larangan Pencantuman Klausula
Baku Pada Kontrak Pegadaian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1999, Pembimbing I : Prof. Dr. H. Sutarman Yodo, SH, MH,
Pembimbing II : Marini Citra Dewi, SH,MH
PT Pegadaian merupakan salah satu lembaga perkreditan non bank dengan
mottonya “ Mengatasi Masalah Tanpa Masalah”, merupakan sarana bagi
masyarakat yang membutuhkan dana cash sebagai alternatif penyaluran uang
pinjaman dalam waktu cepat, yang tidak mungkin dilakukan bila mengambil
kredit dari bank dengan perjanjian Gadai. Perjanjian gadai pada perum pegadaian
terdapat perjanjian klausula baku yang mengandung klausula eksonerasi yang
sudah menjadi bagian yang tidak dapat dihindari dalam hubungan hukum
masyarakat dan dilarang dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
Adapun yang menjadi permasalahan pada penelitian ini bagaimana bentuk
klausula eksonerasi dalam perjanjian gadai pada perum pegadaian serta
kedudukan perjanjian gadai yang mengandung klausula eksonerasi menurut
Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Metode penelitian yang digunakan
dalam penulisan ini adalah Metode Yuridis Normatif. Dari pembahasan di dapat
kesimpulan bahwa Bentuk klausula eksonerasi dalam perjanjian gadai pada perum
pegadaian yaitu pelaku usaha mengalihkan tanggung jawabnya yakni tidak
menyimpan uang kelebihan lelang milik nasabah melainkan menyalurkan uang
kelebihan lelang tersebut sebagai dana kepeduliaan sosial dan jika hasil penjualan
lelang tersebut tidak mencukupi untuk melunasi kewajiban nasabah berupa uang
pinjaman dan bea lelang maka nasabah wajib membayar kekurangan tersebut,
sehingga pihak konsumen akan dirugikan serta Kedudukan klausula eksonerasi
dalam perjanjian gadai pada perum pegadaian yaitu tidak sah karena tidak
memenuhi syarat sahnya perjanjian dan juga bertentangan dengan UndangUndang Perlindungan Konsumen, maka perjanjian tersebut batal demi hukum.
Kata kunci : Klausula baku, kontrak pegadaian, perlindungan konsumen