ANALISIS HUKUM PENERAPAN SANKSI DENDA BUKTI PELANGGARAN LALU LINTAS (STUDI SATUAN LALU LINTAS POLRES PARIMO)

ABSTRAK

Ilham, D102 20 042, Analisis Hukum Penerapan Sanksi Denda Bukti Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Satuan Lalu Lintas Polres Parimo), supervised by H. Hamdan Rampadio dan Syachdin.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan mengkaji pelaksanaan denda uang Tilang dalam pelanggaran lalu lintas oleh Satuan lalu lintas Polres Parigi Moutong dan Hambatan Satuan lalu lintas Polres Parigi Moutong dalam pelaksanaan Tilang, menggunakan metode penelitian empiris. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pelaksaanaan denda uang tilang Satuan Lalu Lintas Polres Parigi Moutong, tidak sesuai dengan Prinsip pemidanaan yang terdapat didalam KUHP mengingat besarnya sanksi denda yang tidak sesuai dengan keadaan masyarakat karena dalam prakteknya denda yang dititipkan masyarakat adalah denda maksimal dan berdasarkan ketentuan bahwa tiap daerah harus memperhatikan keadaan ekonomi masyarakat sesuai dengan SEMA Nomor 4 Tahun 1993. Selain itu yang diperlukan adalah dengan meningkatkan kuantitas, kualitas dan Profsionalisme Aparat Penegak Hukum sehingga dapat menjalakan tugas dan tanggung jawabnya dan upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas di Wilayah hukum Polres Parigi Moutong, adalah Kebijakan penal dan Kebijakan non penal. Kendala-kendala yang dihadapi kepolisian untuk menegakkan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas, antara lain adalah Kurangnya kesadaran hukum pada masyarakat, kurangnya kemampuan oleh Polisi, kewenangan perundang-undangan bermasalah, kurangnya sarana prasarana yang mendukung.

Kata Kunci: Sanksi Denda; Pelanggaran; Lalulintas.