ANALISIS HUKUM PERJANJIAN PERKAWINAN

Perkawinan merupakan suatu perjanjian yang dilakukan oleh dua orang,
dalam hal ini adalah perjanjian antara seorang laki-laki dan seorang
perempuan sesuai dengan tujuan perkawinan pada Pasal 1 Undang-Undang perkawinan No 1 Tahun 1974 yakni membentuk keluarga (rumah
tangga) yang bahagia dan kekal yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha
Esa, sebagai asas pertama dalam Pancasila. Perjanjian perkawinan telah
diatur dalam pasal 29 Undang-Undang perkawinan No 1 Tahun 1974
namun dengan lahirnya putusan mahkamah konstitusi No. 69/PUUXIII/2015 terjadi beberapa perubahan dalam Perjanjian perkawinan di
mana perjanjian perkawinan yang semula hanya dapat dibuat oleh calon
suami istri sebelum perkawinan, sekarang dapat dibuat oleh suami istri
setelah perkawinan berlangsung. Oleh karena itu, penting bagi pasangan
yang akan menikah untuk membicarakan dan menyepakati perjanjian
perkawinan sejak awal. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis
mengangkat permasalahan sebagai berikut : 1. Bagaimana Kekuatan
Mengikat Perjanjian Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan?
Dan 2. Bagaimana Kepastian Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Tidak
didaftarkan dikantor Pencacatan Sipil? Penelitian ini menggunakan
metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
Undang-Undang perkawinan No 1 Tahun 1974 menyatakan kekuatan
mengikat suatu perjanjian perkawinan yakni setelah didaftarkan dan
disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Kemudian Kepastian
Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Tidak didaftarkan dikantor
Pencacatan Sipil maka perjanjian perkawinan hanya mengikat atau
berlaku bagi para pihak yang membuatnya, yakni suami dan istri yang
bersangkutan.
Kata Kunci: Perkawinan, Perjanjian perkawinan, Kepastian hukum.