ANALISIS HUKUM PRAKTIK PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DI TINJAU DARI KONTRAK

Moh. Earlangga, D 101 18 408, Analisis Hukum Praktik Pemutusan Hubungan Kerja di Tinjauan dari Hukum Kontrak, Pembimbing I: Dr. H. Sahlan, S.H., S.E., M.S, Pembimbing II: Marini Citra Dewi, S.H.., M.H

Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kebutuhan beragam, termasuk pekerjaan yang memberikan penghidupan layak. Dalam hubungan kerja, kontrak kerja memainkan peran penting sebagai dasar hukum yang mengatur hak dan kewajiban antara pekerja dan pemberi kerja. Namun, dalam praktiknya, terjadi berbagai konflik, terutama dalam kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dua rumusan masalah: (1) Akibat hukum dari PHK yang bertentangan dengan kontrak kerja, dan (2) Kompensasi dan ganti rugi yang diatur dalam kontrak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan analisis mendalam terhadap bahan hukum primer dan sekunder, termasuk Undang-Undang Dasar 1945 serta peraturan terkait lainnya. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, sementara analisis bahan hukum bertujuan untuk memahami ketentuan hukum yang mengatur praktik PHK dan implikasinya terhadap hak pekerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PHK yang bertentangan dengan kontrak kerja memiliki akibat hukum signifikan. Pekerja dapat menuntut ganti rugi berupa kompensasi, tunjangan, dan pembayaran gaji yang hilang. Terkait kompensasi, PHK sepihak tanpa alasan sah memberi hak kepada pekerja untuk menuntut ganti rugi berdasarkan Pasal 1266 KUH Perdata. Kompensasi dihitung berdasarkan masa kerja dan kesepakatan dalam kontrak. Penegakan hukum kontrak ini penting untuk menjamin perlindungan hak pekerja dan memastikan keseimbangan kewajiban antara pekerja dan pengusaha.
Kata kunci: Kontrak kerja, Pemutusan Hubungan Kerja, Kompensasi, Ganti Rugi.