Analisis Hukum Tentang Syarat Dan Mekanisme Lelang Barang Jaminan Gadai Study Pt.pegadaian Cabang Palu Barat

Dalam era modern, kebutuhan ekonomi masyarakat seringkali mendorong
mereka untuk memanfaatkan layanan pinjaman dari lembaga jaminan seperti PT
Pegadaian. Proses yang sederhana dan cepat menjadikan pegadaian pilihan utama
bagi masyarakat menengah ke bawah. Penelitian ini mengkaji hukum dan
mekanisme lelang barang jaminan gadai di PT Pegadaian (Persero) Cabang Palu
Barat, khususnya terkait proses lelang ketika debitur wanprestasi dan perlindungan
hak-hak debitur. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi pengelolaan
dan pelaksanaan lelang oleh PT Pegadaian, serta menilai efektivitas dan kesesuaian
mekanisme lelang dengan praktik terbaik, dan (2) mengevaluasi langkah-langkah
PT Pegadaian dalam melindungi hak-hak debitur. Metode yang digunakan adalah
yuridis empiris, menggabungkan pendekatan hukum dengan pengamatan langsung
dan wawancara. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi,
sementara data sekunder berasal dari literatur hukum dan dokumen terkait. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa PT Pegadaian (Persero) Cabang Palu Barat
memiliki wewenang melelang barang jaminan jika debitur tidak memenuhi
kewajibannya dalam 120 hari. Debitur diberitahu melalui WhatsApp dan surat
tertulis. Jika tidak ada tanggapan dalam 14 hari, barang akan dilelang dua kali
sebulan. Tim lelang memeriksa dan menaksir ulang barang jaminan untuk
menetapkan harga jual. PT Pegadaian wajib memberi tahu debitur tentang
kelebihan hasil lelang sesuai aturan yang adaidak kelebihan uang melanggar hak
debitur atas informasi, perlindungan, kejujuran, dan kepastian hukum. Penelitian
ini bermanfaat bagi akademisi dan praktisi hukum dalam memahami mekanisme
lelang dan perlindungan hak-hak debitur dalam konteks gadai. Temuan ini juga
diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat terkait hak dan
kewajiban mereka dalam transaksi gadai dan lelang