Analisis Hukum Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Putusan Yang Berkekuatan Hukum Tetap (Studi Kejaksaan Tinggi Palu)

ABSTRAK
Junaedi, D10220113, Analisis Hukum Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Putusan Yang
Berkekuatan Hukum Tetap (Studi Di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah), supervised by
Jubair dan Syachdin, rumusan masalah yaitu bagaimana pelaksanaan eksekusi dan akibat
hukum terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang belum
dieksekusi di wilayah hukum Di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah dan hambatan dalam
pelaksanaan eksekusi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap di Kejaksaan
Tinggi Sulawesi Tengah, menggunakan metode penelitian empiris. Hasil penelitian
menunjukan bahwa Pelaksanaan eksekusi terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap di Kejaksaan Tinggi Sulteng, menjadi tugas dan tanggungjawab Kejaksaan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Surat Perintah Pelaksanaan Putusan; Berita
Acara Pelaksanaan Putusan, Surat Perintah Penahanan beserta Berita Acara Penahanan,
apabila terpidana dilakukan penahanan sebelumnya. Eksekusi putusan pengadilan baru dapat
dilakukan oleh Jaksa, setelah Jaksa menerima salinan surat putusan dari panitera, adanya
kasus yang belum dilakukan eksekusi karena belum lengkapnya berkas putusan sebagai
syarat dalam pelaksanaan eksekusi. Implikasi hukum terhadap perkara yang belum dieksekusi
jika putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak atau belum dieksekusi adalah
kepastian hukum belum dapat tercapai dan tidak adanya persamaan didepan hukum dan
Hambatan dalam pelaksanaan eksekusi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah yaitu, Waktu Pelaksanaan Eksekusi, Putusan
Pengadilan Negeri Palu yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap namun belum
diserahkan kepada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah, Pemantauan terhadap terpidana,
Terpidana sulit diketahui keberadaannya, dan Terpidana melarikan diri, waktu yang telah
lampau, banyaknya korban, adanya perlawanan massa pendukung terpidana, terpidana tidak
mempunyai lagi uang untuk pengembalian uang pengganti dalam tindak pidana korupsi.
Kata Kunci: Produsen; Eksekusi; Putusan: Kejaksaan