ANALISIS HUKUM TERHADAP PERJANJIAN TERAPEUTIK DI DALAM PRAKTIK KEDOKTERAN

Perjanjian terapeutik dalam proses tindakan medis yang terjadi secara umum di
rumah sakit, sangat diperlukan adanya tanggung jawab hukum yang mengikat
antara pihak dokter dan pihak pasien untuk mengontrol terjadinya tindakan medis
yang telah disepakati. Berdasarkan fenomena yang terjadi dalam bidang
kesehatan, khususnya dalam perjanjian terapeutik antara dokter dan pasien terkait
dengan hal ini perjanjian terapeutik mempunyai dimensi yang bertalian dengan
profesi dan kemanusiaan yang harus pula berjalan diatas rel hukum. Fokus dalam
penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimanakah kedudukan perjanjian terapeutik
menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan
apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim pengadilan negeri dalam
memutus perkara Nomor 281/Pdt.G/2012/PN.Bdg. Metode Penelitian yang
digunakan yaitu Yuridis Normatif dengan menganalisis data sekunder dari bahan
hukum primer, sekunder seperti Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang
Praktik Kedokteran, Jurnal yang menunjang penelitian ini, serta Putusan
Pengadilan Negeri Nomor 281/Pdt.G/2012/PN.Bdg. Berdasarkan permasalahan
yang diangkat dapat disimpulkan bahwa Kedudukan dari perjanjian terapeutik
dalam konteks secara umum mengacu pada umum mengenai perjanjian yang diatur
dalam KUHPerdata namun secara khusus perjanjian terapeutik bukanlah perjanjian
hasil (result agreement). Dokter hanya melakukan kewajiban melakukan upaya
maksimal dalam penanganan pasien. Dan bahwa pertimbangan Majelis Hakim
dalam perkara Nomor 281/Pdt.G/2012/PN.Bdg. lebih ditekankan pada perbuatan
melawan hukum tergugat I dan tergugat II yang terbukti secara bersama-sama
bersepakat dengan niat jahat melakukan pemusnahan rekaman medik yang terkait
dengan riwayat diagnosa penggugat yang melanggar hukum dan merugikan
kepentingan penggugat.
Kata Kunci : Dokter, Pasien, Perjanjian Terapeutik, Praktik Kedokteran