Analisis Hukumpenetapan Bunga Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Melalui Financial Technology Tidak Berizin

Menjamurnya perusahaan fintech P2P lending yang ilegal atau tanpa izin dari
OJK dan penyelenggara fintech P2P lending ilegal mengenakan besaran bunga
dan denda yang sangat besar dan tidak transparan. Permasalahan dalam penelitian
ini adalah Pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan fintech ilegal dan
bagaimana penetepan suku bunga di dalam fintech P2P lending dari perspektif
hukum perdata. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian Hukum
Normatif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan : Pada dasarnya OJK tidak
memiliki kewenangan khusus dalam penanganan fintech P2P lending ilegal.
Karena adanya keterbatasan tersebut, kemudian dibentuklah satgas waspada
investasi (SWI) yang berada dibawah pengawasan OJK. SWI dibentuk untuk
mencegah dan menangani dugaan tindakan melawan hukum di bidang
penghimpunan dana dan investasi termasuk yang dilakukan melalui platform
fintech. OJK melalui SWI hanya dapat mengcover permasalahan yang berkaitan
dengan fintech P2P lending ilegal, melalui kerja sama dengan beberapa instansi
antara lain Kemkominfo dan Bareskrim Polri. Dasar hukum penetapan suku bunga
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu: Pasal 1767. Ada bunga
menurut undang-undang dan ada yang ditetapkan dalam perjanjia. Bunga menurut
undang-undang ditetapkan di dalam undang-undang. Bunga yang diperjanjikan
dalam perjanjian boleh melapaui bunga menurut undang-undang dalam segala hal
yang tidak dilarang oleh undang-undang. Besarnya bunga yang diperjanjikan
dalam perjanjian harus ditetapkan secara tertulis (Bunga menurut undang-undang
adalah menurut lembaran Negara tahun 1848 No. 22 ialah 6%). Batasan bunga
maksimum dikeluarkan oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama (AFPI) yang
merupakan asosiasi para penyelenggara fintech kepada debitur adalah 0,8% per
hari (batas maksimum).