Analisis Kesesuaian Hutan Kemasyarakatan Di Wilayah KPHP Dampelas Tinombo Desa Parisan Agung Kabupaten Donggala

Pengelolaan hutan di Indonesia dilakukan untuk memberikan keuntungan bagi masyarakat secara umum dan masyarakat sekitar hutan dimana pada Undang- Undang 41 Tahun 1999 yang mengamanatkan pembentukan wilayah pengelolaan hutan di tingkat propinsi, kabupaten/ kota, dan unit pengelolaan yakni berupa unit-unit kesatuan pengelolaan hutan (KPH) terkecil sesuai fungsi pokok dan peruntukannyadi daerah.
Penelitian ini dilaksanakan di lokasi Hutan Kemasyarakatan Desa Parisan Agung Kabupaten Donggala. Waktu pelaksanaan mulai bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2020. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data metode observasi dan wawancara, yaitu dilakukan pengamatan secara langsung terhadap objek yang akan diteliti dan tanya jawab dengan menggunakan panduan pertanyaan dalam bentuk kuesioner.
Dari hasil penelitian ini menunjukkan pengembangan HKm dalam bentuk pemberdayaan masyarakat di Desa Parisan Agung dapat dikatakan memenuhi persyaratan atau sesuai karena dapat memberi manfaat ekonomi untuk menambah pendapatan masyarakat dan Kondisi biofisik di lapangan dapat memberi manfaat ekologi untuk perbaikan lingkungan yang mengoptimalkan kembali fungsi hutan sehingga sangat cocok untuk pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) pada hutan kemasyarakatan dengan jenis tanaman karet
Kata kunci: KPHP Dampelas Tinombo, Hutan Kemasyarakatan