ANALISIS PENATAUSAHAAN, EFEKTIVITAS DAN OPTIMALISASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA SULAWESI TENGAH

Afriyanti, C 202 19 014,“ Analisis Penatausahaan, Efektifitas Dan Optimalisasi
Penerimaan negara bukan pajak Pada Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi
Tengah”, dibimbing oleh Rosida P Adam dan Juliana Kadang.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana
penatausahaan, efektifitas dan optimnalisasi penerimaan negara bukan pajak pada
wilayah pengadilan tinggi agama sulawesi tengah. Kegunaan penelitian diharapkan
dapat menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengembangkan penelitian
dibidang yang sama.
Metode penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dengan
teknik pengambilan dengan penarikan sampel menggunakan sampling sistematis
adalah teknik penentuan sampel menggunakan sensus. Jenis data yang digunakan
adalah data kuantitatif dan kualitatif, dan sumber data yang digunakan adalah data
sekunder data primer.
Berdasarkan hasil penelitian Penatausahaan penerimaan negara bukan pajak
pada penadilan tinggi Sulawesi tengah berjalan berdasarkan aturan yang ada
berdasarkan KMA/57/SK/III/2019. Efektifitas penerimaan negara bukan pajak di
Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tengah selalu meningkat setiap tahunya
pada tahun anggaran 2017-2020. Pendapatan yang mempunyai penerimaan terbesar
adalah Pengembalian Sisa Panjar Lewat 6 bulan. Sedangkan penerimaan terendah
adalah pencabutan suatu penyitaan di dalam berita turunan dan pengadilan dengan
penerimaan negara bukan pajak tertinggi yaitu pengadilan agama Kota Palu dan yang
terendah yaitu pengadilan tinggi agama kota palu.
Optimalisasi penerimaan negara bukan pajak terjadi fluktuasi hal ini
berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan, pelaporan Penerimaan negara bukan
pajak (PNBP Fungsional) dalam proses penerimaan perkara di pengadilan tidak bisa
diidentifikasi secara rinci, sehingga mengakibatkan pelaporan PNBP Fungsional
Keuangan perkara terkait jumlah dan waktu tidak akurat disebabkan belum
optimalnya aplikasi PNBP di masing masing kabupaten/kota.