ANALISIS PENERAPAN SANKSI PIDANA OLEH HAKIM DI BAWAH KETENTUAN MINIMUM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

ABSTRAK
Firdaus M. Zein, D 102 20 055, Analisis Penerapan Sanksi Pidana Oleh Hakim Di Bawah
Ketentuan Minimum Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, supervised by Abdul Wahid dan
H. Hamdan Rampadio, rumusan masalah Bagaimanakah penerapan sanksi pidana dibawah
ancaman minimum dalam perkara Tindak Pidana Korupsi dan akibat hukum terhadap
pertimbangan hakim dalam menerapkan sanksi pidana di bawah ketentuan minimum dalam
perkara Tindak Pidana Korupsi, menggunakan metode penelitian normatif. Berdasarkan
hasil penelitian dapat diketahui bahwa Penerapan sanksi pidana dibawah ancaman
minimum dalam perkara tindak pidana korupsi bertentangan dengan asas legalitas bahwa
setiap sanksi pidana haruslah ada peraturan hukum yang mengatur sebelumnya, dengan
demikian seorang hakim tidak boleh menjatuhkan pidana selain dari yang telah ditentukan
dalam ketentuan Undang-Undang. Adanya sanksi pidana minimum khusus bertujuan untuk
mencegah hakim menjatuhkan putusan tidak kurang dari batas yang telah ditentukan dalam
undang-undang sehingga mengurangi disparitas pidana dalam menjamin kepastian hukum
dan secara khusus untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi sehingga
tercapai tujuan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan Akibat hukum
terhadap sanksi pidana di bawah ketentuan minimum dalam perkara tindak pidana korupsi,
putusan tersebut dapat menjadi alasan untuk dibatalkan pada pengadilan tingkat
selanjutnya, menjadi salah satu alasan hukum / pertimbangan Jaksa untuk banding ataupun
kasasi, terjadinya disparitas dalam penjatuhan pidana serta dapat mengakibatkan
berkurangnya kepercayaan masyarakat tergadap proses penegkan hukum tindak pidana
korupsi. Disarankan agar hakim dalam memutus perkara tindak pidana korupsi tetap
konsisten pada ancaman pidana minimum husus dalam undang-undang pemberantasan
tindak pidana korupsi, sebab ancaman pidana minimum berlaku bagi semua tindak pidana
korupsi dan mengikat hakim berdasarkan asas nulla poena sine lege
Kata Kunci: Korupsi, Sanksi Pidana, Batas Minimum Khusus