Analisis Penyelesaian Terhadap Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah Yang Cacat Hukum Secara Administratif

SELVIANADEWI,D10115238,AnalisisPenyelesaianTerhadapPenerbitan
SertifikatHak Atas Tanah Yang CacatHukum Secara Administaratif,
Pembimbing:Dr.H.Supriadi,S.H,M.H.
Penelitian ini berfokus pada Analisis Penyelesaian Terhadap Penerbitan
Sertifikat Hak Atas Tanah Yang Cacat Hukum Secara Administratif. Adapun
rumusan masalahnya adalah Bagaimana Penyelesaian Hukum Atas
Penerbitan Sertifikat yang Cacat Hukum Administratif ? Bagaimana
PerlindunganHukum bagi Pemegang Sertifikat Hak Atas Tanah yang Cacat
Hukum Aministratif?.Metode yang digunakkan oleh penulis adalah yuridis
normatif. Yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan
meneliti bahan pustaka atau bahan hukum sekunderbelaka. Adapun
kesimpulannya adalah bahwa Penyelesaian atau pemecahan masalah yang
terjadi akibat adanya sertifikat cacad hukum, biasanya ditempuh melalui dua
cara:(1)Penyelesaian Secara Administrasi oleh Badan Pertanahan Nasional
(2) Penyelesaian melalui pengadilan. Perlindungan hukum terhadap
pemegang sertifikatyang cacat hukum dimaksud adalah meliputi:(1)
Tanggung Jawab Dari Penjual (2)Tanggung Jawab Dari Pejabat Pembuat
Akta Tanah (3) Tanggung jawab Badan Pertanahan Nasional atas sertifikat
yang dibatalkan Pengadilan Tata Usaha Negara. Adapun saran dari penulis
adalah Agar kiranya Hendakknya ada peta penndaftaran yang lengkap dan
administrasi pertanahan yang tertib disetiap Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kota,sehingga adanya Cacad Hukum Administratif seperti
kesalahan letak dan batas dapat diketahui sedini mungkin. Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten/Kota mengadakan pembinaan dan pelatihan terhadap
karyawannya agar tidak terjadi penerbitan sertifikat yang Cacad Hukum
Administratif, misalnya kesalahan prosedur dan kesalahan penerapan
peraturanperundang-undangan.
KataKunci:SertifikatHakAtasTanah,CacatHukumAdministratif