ANALISIS PERILAKU BIROKRASI PEMERINTAH DALAM PELAYANAN MASYARAKAT DIKANTOR KELURAHAN NUNU KECAMATAN TATANGA KOTA PALU

Tujuan penelitian ini adalah Mengetahui Analisis Perilaku Birokrasi
Pemerintah Dalam Pelayanan Masyrakat Di Kantor Kelurahan Nunu Kecamatan
Tatanga Kota Palu. Penelitian ini menggunakan dasar penelitian kualitatif dengan
tipe penelitian deskriptif. Penelitian ini menggunakan teori Siagian P.Sondang
(1994:98), dimana terdapat enam indikator dalam melihat dan mengukur bagaimana
Perilaku Birokrasi Pemerintah Di Kantor Kelurahan Nunu Kecamatan Tatanga Kota
Palu. Dimana keenam indikator tersebut ialah Kesopanan, Keadilan, Kepedulian,
Kedisplinan, Kepekaan Dan Tanggung Jawab. Sumber data pada penelitian ini
meliputi data sekunder dan data primer. Teknik pengumpulan data meliputi
Observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik penentuan informan menggunakan
purposive. Instrumen penelitian meliputi Peneliti, panduan wawancara atau daftar
pertanyaan.
hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku birokrasi pemerintah dalam
pelayanan masyarakat di kantor kelurahan Nunu masih belum baik. Hal tersebut
dapat dilihat dari 6 indikator yang ada, terdapat 4 indikator yang mempunyai
kekurangan. yaitu aspek keadilan, kedisplinan, kepekaan dan tanggung jawab. Dari
aspek keadilan, perbedaan sikap antusias aparat kelurahan nunu terhadap warga yang
dikenalnya. Serta mereka yang memiliki hubungan keluarga dengan aparat
dikelurahan nunu biasanya lebih dulu diberikan pelayanan daripada yang tidak kenal
dengan mereka. Aspek kedisplinan terhadap peraturan organisasi yang ada terdapat
masih adanya aparat yang terlambat ke kantor dan adanya aparat yang pulang
sebelum waktunya. Dan juga aspek kepekaan masih adanya aparat yang kurang peka
terhadap permasalahan yang ada serta lambatnya solusi yang diberikan. Sedangkan
untuk perilaku tanggung jawab, masih ada ketidak konsistenan aparat terhadap tugas
yang dijalankan karena masih sering kesalahan dalam pengetikan surat administrasi
sehingga hal ini membuang waktu masyarakat untuk kembali ke kantor. Selain itu
masih ada aparat yang tidak ditempat pada saat masyarakat ingin melakukan urusan
administrasi.