Analisis Terhadap Keterwakilan Proposional Perempuan Berdasarkan Konsep EQUALITY BEFORE THE LAW

ABSTRAK
Taslim/ D10113113, Analisis Terhadap Keterwakilan Proporsional Perempuan
Berdasarkan Konsep Equality Before The Law Dibimbing oleh Jalaluddin Dalam
Undang-Undang Dasar 1945 Indonesia di sebutkan sebagai negara bedasarkan
hukum. suatu negara disebut negara hukum apabila melindungi hak asasi manusia
sehingga semua orang sama dihadapan hukum tanpa ada perbeda perlakuan kepada
pihak tertentu dengan alasan yang tidak logis apalagi hanya karena perbedaan jenis
kelamin. Semua masyarat mempunyai kesempatan yang sama dalam membngun
bangsanya baik itu memilih, dipilih maupun terlibat dalam pemerintahan. Pasal yang
mewajibkan keterwakilan dalam politik dengan kuota tertentu memberikan gambaran
perlakuan khusus yang mengenyampingkan prinsip persamaan dalam negara hukum
(Equality Before The Law). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewajiban
keterwakilan perempuan dalam politik berdasarkan Equality Before The Law dan
untuk mengetahui dan memahami apakah keterwakilan perempuan yang diatur dalam
pasal Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 dan pasal Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 sesuai dengan konsep Equality Before The Law. Metode penelitian ini
menggunakan penelitian normatif dan doktrinal. Bahan hukum primer, bahan hukum
sekunder, bahan hukum tersier hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pasal dalam
undang-undang yang mmewajibkan keterwakilan perempuan dalam politik
bertentangan dengan konsep Equality Before The Law yang menjamin hak setiap
warga negara untuk berpolitik ataupun membangun bangsanya
Kata Kunci: Persamaan, Perempuan, Hak Asasi Manusia