ANALISIS YURIDIS PERKAWINAN BEDA AGAMA PASCA ADANYA SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2023

Indrawan Stefanus, Stambuk D10120204, Analisis Yuridis Perkawinan Beda
Agama Pasca Adanya SEMA Nomor 2 Tahun 2023, dibimbing oleh Hj.
Nurhayati Sutan Nokoe, S.Ag,MH dan H. Ashar Ridwan, Lc. MA.
Perkawinan beda agama merupakan perkawinan yang dilakukan oleh pasangan
yang berbeda agama atau keyakinannya. Perkawinan tersebut dilakukan karena
didasari cinta yang kemudian bersepakat untuk hidup bersama dalam sebuah
keluarga. Namun, perkawinan beda agama menurut hukum perkawinan di
Indonesia tidak diperbolehkan, karena masing-masing agama mengajarkan
supaya perkawinan dilaksanakan oleh pasangan yang sama keimanannya.
Konsekuensi dari perkawinan tersebut tidak sah dan dapat dibatalkan.
Permasalahan yang diteliti adalah analisis yuridis penetapan terhadap perkawinan
beda agama dan eksistensi perkawinan beda agama di Indonesia pasca adanya
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023. Metode Penelitian
menggunakan penelitian hukum normatif yang melakukan penelitian bahan
pustaka atau data sekunder dengan menggunakan pendekatan konseptual
(conceptual approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach),
kemudian diuraikan secara deskriptif guna memperoleh gambaran yang dapat
dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan yang diteliti.
Hasil penelitian menemukan bahwa penetapan pengadilan terhadap perkawinan
beda agama dilakukan sebelum adanya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 yang
didasarkan pada ketidakseragaman pemahaman aturan dan adanya anggapan
pencatatan perkawinan sebagai pertalian batin antara seorang pria dengan
seorang wanita sehingga negara tidak bisa melarang atau menghalangi seseorang
untuk melakukan perkawinan. Pasca adanya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 hakim
dilarang mengadili permohonan pencatatan perkawinan beda agama dan
kepercayaan dengan harapan dapat menyelesaikan penyelundupan perkawinan
beda agama yang menggunakan penetapan pengadilan dan memberikan
kepastian hukum.
Kata kunci : Perkawinan Beda Agama, Edaran Mahkamah Agung