ASPEK HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DALAM KEADAAN DARURAT

Penelitian ini membahas tentang ketentuan mengenai pengadaan Barang/Jasa dalam rangka penanganan keadaan darurat, tender/seleksi internasional dan dana pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri, serta usaha kecil, produk dalam negeri dan pengadaan berkelanjutan. Seiring pesatnya perkembangan administrasi di era globalisasi dewasa ini, yang menuntut transparansi, efektivitas, efisiensi, akuntabilitas dalam pengelolaan negara, merupakan syarat mutlak bagi kelanjutan jalannya suatu bangsa dan negara. Permasalahan yang dibahas yakni, pertama, bagaimana kebijakan pemerintah dalam pengadaan barang/jasa dalam keadaan darurat. Kedua, faktor apa saja dalam menentukan kebijakan pengadaan barang/jasa dalam keadaan darurat. Dengan menggunakan metode penelitian normatif dan didukung dengan pendekatan perundang-undangan. Maka, dapat disimpulkan bahwa Dalam pengadaan barang/jasa, maka pemerintah harus menerapkan asas-asas umum, baik asas yang telah lama dikenal dalam pengelolaan keuangan negara, maupun asas baru dalam pengelolaan keuangan negara. Terdapat tiga faktor yang dapat memberikan pengaruh positif dan signifikan yaitu kebijakan pengadaan barang/jasa dalam keadaan darurat, kompetensi pegawai, dan penerapan e-procurement