Collaborative Governance Dalam Proses Pemberdayaan (Studi Pada Kelompok Tani Hutan Bintang Timur Dan Kesatuan Pengelola Hutan Gunung Dako Kabupaten Toli Toli)

Pemberdayaan masyarakat di Desa Kongkomos menunjukkan kemajuan yang terbatas, meskipun telah didukung oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian desa. Salah satu langkah utama adalah pembentukan KTH Bintang Timur di bawah naungan Kesatuan Pengelola Hutan Gunung Dako. Namun, proses pemberdayaan ini menghadapi tantangan, seperti keterbatasan sumber daya untuk mengadakan forum rutin dan kendala jadwal anggota KTH, yang membatasi kesempatan dialog tatap muka formal antar pemangku kepentingan. Minimnya forum formal ini memengaruhi koordinasi dan efektivitas kolaborasi. Penelitian ini mengeksplorasi penerapan Collaborative Governance dalam pemberdayaan masyarakat untuk menganalisis strategi kolaborasi dalam pemberdayaan KTH di Desa Kongkomos, dengan pendekatan kualitatif deskriptif menggunakan teori Ansell dan Gash. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dari KPH Gunung Dako, KTH Bintang Timur, Rumah Produksi Sulastri Sarabba, dan Pemerintah Desa Kongkomos. Hasil penelitian menunjukkan sinergi yang kuat dan dukungan kelembagaan diperlukan untuk memastikan kolaborasi berkelanjutan dan efektif dalam meningkatkan kemandirian masyarakat desa.

Kata kunci : Collaborative Governance, Pemberdayaan Masyarakat, Kelompok Tani Hutan