DERAJAT INKLUSIVITAS POLITIK APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DAN BIROKRASI PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2015 DI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH

ABSTRAK
Penelitian ini berdasarkan kondisi atas fenomena aparatur sipil negara dan birokrasi dalam pemilihan walikota dan wakil walikota Palu yang ditandai dengan adanya peristiwa politik yang terjadi. Pemilihan kepala daerah secara serentak di provinsi Sulawesi tengah. Teori yang digunakan adalah teori partisipasi dari Michael Rush and Philips althoff dan teori birokrasi dari Max Weber. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Informan diperoleh dengan cara purposive dengan kriteria aparatur sipil negara, birokrasi, yang berjumlah 7 orang informan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa derajat inklusivitas politik ASN dalam pemilihan walikota dan wakil walikota tahun 2015 sebagai berikut : Aparatur sipil negara dalam pemilihan walikota dan wakil walikota Palu berada pada posisi netral, akan tetapi beberapa kenyataan terdapat hubungan emosional maupun hubungan kerja yang selalu mendapat tekanan baik langsung maupun tidak langsung sehingga sulit untuk membuat keputusan politik secara individual dan harus ikut dalam situasi kondisi ASN itu sendiri. Birokrasi pemerintah kota Palu yang inklusivitasnya dalam pengambilan keputusan politik ternyata ditandai dengan adanya intrik dari pejabat walikota dan wakil walikota karena berdasarkan undang-undang memegang kekuasaan terhadap SKPD yang seharusnya dipegang oleh sekda kota. Kepala daerah / Walikota sebagai pembina SKPD sementara SKPD dipimpin oleh sekretaris daerah kota. Walikota menentukan nasib ASN yang akan mendapatkan job description termasuk di dalamnya penentuan jabatan-jabatan yang ada baik struktural maupun fungsional.

Kata Kunci: Derajat Inklusivitas, Politik, ASN, Birokrasi.