EFEKTIVITAS PELAKSANAAN SANKSI DALAM PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA NOMOR 14 TAHUN 2010 TENTANG PEMELIHARAAN DAN PENERTIBAN HEWAN TERNAK (Study Kasus Kecamatan Banawa Kab.Donggala)

ABSTRAK
Siti Rahma, D10119050,Efektivitas Pelaksanaan Sanksi Dalam Peraturan
Daerah Kabupaten Donggala Nomor 14 Tahun 2010 Tentang
Pemeliharaan Dan Penertiban Hewan Ternak , Pembimbing I : Jubair,
Pembimbing II : H.Hamdan Hi. Rampadio.
Tenak adalah hewan yang dengan sengaja dipelihara sebagai sumber
pangan, sumber bahan baku industri, atau sebagai pembantu pekerjaan
manusia. Usaha pemeliharaan ternak disebut sebagai Peternakan (atau
perikanan untuk kelompok hewan tertentu) dan merupakan kegiatan dari
pertanian secara umum. Dalam mmelihara ternak, pengembala atau
pemilik ternak harus mengawasi ternaknya agar tidak berkeliaran dijalan
umum dan mengganggu ketertiban lalu lintas yang meresahkan
masyarakat dan mengakibatkan terjadinya kecelakaan bagi pengendara
baik motor maupun mobil, hewan tersebut mengakibatkan jalanan
dipenuhi kotoran dan bau yang tidak sedap yang mengganggu penciuman
pengendara dan masyarakat yang ada disekitar jalan tersebut,serta tidak
membiarkan ternaknya berkeliaran ditaman milik orang lain yang akan
merusak tanaman orang lain.
Kedudukan Kecamatan Banawa sebagai bagian dari Kabupaten
Donggala Provinsi Sulawesi Tengah menuntut ketertiban,keindahan dan
kebersihan serta terbebas dari ternak yang berkeliaran dijalan umum dan
berbagai ruang publik, maka dipandang perlu adanya penertiban terhadap
hewan ternak. Sehingga dikeluarkan peraturan daerah Kabupaten
Donggala Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pemeliharaan dan Penertiban
Hewan Ternak. Dalam Peraturan Daerah tersebut, telah diatur bahwa bagi
setiap pemilik atau pengembala ternak yang melanggar dengan
membiarkan ternaknya berkeliaran di jalan raya maupun tempat umum
akan diberikan sanksi. Tetapi dalam pelaksanaan sanksi Peraturan Daerah
Kabupaten Donggala No,or 14 Tahun 2010 tentang Pemeliharan dan
Penertiban Hewan Ternak di Kecamatan Banawa belum efektif karena
belum adanya penempatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
sehingga pemberian sanksi belum terlaksana.
Kata Kunci: Ternak, Penertiban, Sanksi