EVALUASI KEBIJAKAN PEMBENTUKAN BADAN PENYELENGGARA AD HOC DI TENGAH PANDEMI COVID 19 PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASANGKAYU TAHUN 2020

ABSTRAK
Heriansyah, STB. B 102 21 029, judul Tesis :Evaluasi Kebijakan Badan
Penyelenggara AD HOC Di tengah Pandemi Covid 19 pada pemilihan Bupati dan
wakil bupati Pasangkayu tahun 2020, dibawah bimbingan (Irwan Waris
Pembimbing I) dan Daswati (Pembimbing II).
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memberikan gambaran
mengenai Hasil Pelaksanaan Kebijakan yang mengatur Pembentukan Badan
Penyelenggara Ad hoc Di Tengah Pandemi Covid 19 Pada Pemilihan Bupati Dan
Wakil Bupati Pasangkayu Tahun 2020. Dengan berbagai aspek dalam
pelaksanaanya. Penelitian ini dilakukan di Pasangkayu dengan teknik pemilihan
dan penentuan informan secara porpossive sebanyak 5 (lima) orang, dan mengacu
pada teori evaluasi kebijakan dari William N Dunn. Metode penelitian yang
digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dan teknik pengumpulan
datanya dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Efektifitas kebijakan
pembentukan Badan Penyelenggara Ad Hoc ditengah pandemic covid 19 pada
proses pemilihan Bupati dan Wakil bupati Kabupaten Pasangkayu sudah
mendapatkan hasil akan tetapi belum dapat dikatakan optimal karena isi dan
lingkungan kebijakannya yang belum sepenuhnya dapat di terima oleh penerima
dampak kebijakan. kemudian Indikator responsivitas dilihat dari seberapa jauh
kebijakan tersebut menjawab kebutuhan masyarakat, namun pada fakta lapangan
yang peneliti dapatkan bahwa kebijakan pembentukan badan Ad hoc Pasangkayu
masih sangat kurang direspon oleh masyarakat akibat persyaratan yang memuat
kualifikasi tertentu yang sulit dipenuhi oleh masyarakat setempat. Dan kriteria
terakhir yakni ketepatan belum dapat dikatakan tepat, diakibatkan oleh kultur dari
masyarakat dan stigma masyarakat yang masi cenderung tradisonal sehingga
kebijakan ini belum diterima secara menyeluruh. Jadi kriteria ketepatan, peneliti
menganggap prosesnya masi menemukan kendala kultural.
Kata kunci : Evaluasi Kebijakan, Badan Penyelenggara Ad Hoc