EVALUASI KEBIJAKAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH DI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

Dicky Eka Putra, B 10221036. (Evaluasi Kebijakan Penatausahaan Barang Milik
Daerah di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah). Daswati
Dan Hj. Nuraisyah.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui megetahui Evaluasi Kebijakan
Penatausahaan Barang Milik Daerah di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah, yang di kaji berdasarkan model teori evaluasi implemntasi
kebijakan William N . Dunn (2003:608) dengan menggunakan aspek 1). Efektifitas, 2).
Efisiensi, 3). Kecukupan, 4). Pemerataan, 5). Responsibilitas dan 6). Ketepatan Jenis penelitian
yang di gunakan deskriftif Kualitatif dengan pengambilan informan secara purposive dan
jumlah informan terpilih 5 orang dengan teknik Pengumpulan data, 1). Observasi, 2).
Wawancara, 3) Dokumentasi. Dengan menganalisa dari seluruh hasil wawancara. Hasil
Penelitian Kebijakan Penatausahaan Barang Milik Daerah di Badan Pengelolaan Keuangan
Dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, dapat dikategorikan baik terlaksana dengan baik,
sedangkan sumber daya manusia yang ada pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, masih kurang dan belum mencukupi dalam rangka
mengimplementasikan kebijakan Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Inventarisasi Barang
Milik Daerah, kalau pendidikan formal pegawai yang ada sudah cukup memadai tapi masih
perlu terus ditingkatkan kemampuannya dalam rangka mengimplementasikan kebijakankebijakan yang ada, karena Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan
Keuangan Dan Aset Daerah semakin banyak dan berat, adapun kendala-kendala yang dihadapi
dalam penatausahaan Barang Milik Daerah, adalah: (1) rendahnya etos kerja dan disiplin
pengurus barang pengguna, (2) keterbatasan data pendukung aset tetap, (3) minimnya
pendidikan dan pelatihan yang berhubungan denganpengelolaan barang milik daerah, (4)
rendahnya koordinasi dan komitmen pihak- pihak yang terlibat dalam penatausahaan Barang
Milik Daerah, dan (5) minimnya pemahaman penggunaan aplikasi dalam pencatatan barang
milik daerah.
.
Kata Kunci : Efektifitas, Efisiensi, Kecukupan, Pemerataan, Responsibilitas,
Ketepatan