Fungsi Kebijakan Pembangunan Zona Integritas Dalam Mewujudkan Integritas Putusan Hakim Dan Penegakan Etika Hakim

ABSTRAK
Tujuan penulisan ini untuk menganalisis kebijakan zona integritas menuju WBK dan WBBM
di Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah berkorelasi dengan putusan hakim yang berintegritas
serta berkorelasi pula dengan penegakan etika hakim. Metode penelitan menggunakan
metode penulisan Yuridis Normatif dengan pendekatan analisis kualitatif. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi
(WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) mempunyai korelasi terhadap
putusan hakim yang berintegritas. Salah satu wujud peningkatan kualitas putusan hakim serta
profesionalisme lembaga peradilan yakni ketika hakim mampu menjatuhkan putusan dengan
memperhatikan tiga hal yang sangat esensial, yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan.
Pengadilan Tinggi sulawesi Tengah telah menerapkan sistem One day minute dan one day
publish serta Penerapan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), layanan ini memberikan dua
manfaat sekaligus. Pertama, masyarakat pencari keadilan mendapatkan kemudahan akses
terhadap layanan pengadilan dengan standar pelayanan yang sama. Dan kedua, perubahan
pola interaksi dan layanan ini memperkecil, bahkan menghilangkan potensi untuk tindakan-
tindakan koruptif yang dapat menodai layanan pengadilan, bahkan keadilan itu sendiri . Maka
dari itu, hakim seharusnya tidak hanya berperan sebagai seseorang yang senantiasa
menerapkan hukum atau agent of conflict dalam bentuk putusan, akan tetapi hakim sudah
selayaknya juga berperan dalam menemukan serta memperbarui hukum yang ada berdasar
nilai-nilai dan prinsip yang berkembang di masyarakat. Dalam hal ini, juga sebaiknya perlu
untuk membuat suatu program strategis yang bertujuan untuk memperkuat integritas hakim,
terus melakukan pembinaan dan pengawasan, penegakkan disiplin terus ditingkatkan,
mengikuti pendidikan berkelanjutan hakim, menyelenggarakan pendidikan sertifikasi hakim,
mengikuti fit andproper test calon pimpinan pengadilan dan pejabat eselon, mendorong
hakim untuk melanjutkan pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi (S2 dan S3) serta
mendorong hakim untuk mengikuti short course yang diselenggarakan oleh lembaga
pendidikan hakim diluar negeri., sehingga cita – cita pembangunan zona integritas Menuju
Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
pada lembaga peradilan khususnya di Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dapat terwujud.
Kata Kunci: Zona Integritas, Putusan Hakim, Etika Hakim